Warga 4 Pedukuhan di Nanggulan Desak Penambangan Pasir Progo Dihentikan, Ini Alasannya

Editor: Agus Sigit

KULONPROGO, KRJogja.com – Sejumlah warga dari empat padukuhan Kalurahan Kembang Kapanewon Nanggulan yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Kali Progo (PMKP) mendesak pemerintah menghentikan kegiatan pertambangan pasir di Sungai Progo. Lantaran dinilai mengganggu kenyamanan warga dan merusak lingkungan seperti sumur warga tercemar, suara bising bahkan lahan warga menjadi longsor.

“Empat wilayah terdampak penambangan, Padukuhan Wiu, Pundak, Jomboran dan Nanggulan. Dari empat wilayah tersebut, 40 kepala keluarga yang terdampak langsung,” kata koordinator warga penolak aktivitas pertambangan Tri Harjono kepada KR

di Media Center Dinskominfo Kulonprogo, Jumat (3/12).

Dampak buruk penambangan telah dirasakan warga sejak tahun 2020 silam. Selain menyebabkan air sumur warga kering, suara bising dari mesin sedot yang beroperasi sampai malam hari sangat menggangu kenyamanan warga.

“Selain suara bising dan sumur kering serta air sumur yang tercemar, kami juga mengeluhkan tanah milik warga yang berada di bantaran sungai banyak yang ambrol. Hal itu terjadi karena penambang menggunakan knalpot mesin sedot blombongan,” ungkap Tri mempertanyakan legalitas kegiatan penambangan pasir di Sungai Progo tersebut.

Diungkapkan, upaya penolakan aktivitas tambang sudah dilakukan sejak 2017 lalu. Tapi pemerintah kalurahan setempat justru memberi izin operasional dengan alasan banyak warga yang setuju. Ironisnya tahun ini informasinya akan ada perluasan area tambang. “Yang setuju bukan warga terdampak, sehingga kami menuntut kegiatan penambangan di wilayah kami segera dihentikan,” pintanya.

Kuasa hukum PMKP, Tuson Dwi Haryanto mengungkapkan, pertambangan di wilayah tersebut dilakukan tiga perusahaan tambang masing-masing PT CMK 1 dan CMK 2 serta CV Afg. Pihaknya menilai ketiga perusahaan tersebut kurang bertanggung jawab permasalahan yang dialami warga sekitar lokasi tambang. Sehingga dirinya mendorong Dinas Lingkungan Hidup setempat melakukan penyelidikan. Khususnya terhadap potensi pelanggaran oleh perusahaan tambang dan dampak buruk bagi warga.

“Kami berharap DLH tidak memberikan izin perluasan wilayah tambang dimaksud,” kata Tuson.

Sementara itu Kepala DLH setempat, Sumarsana menegaskan, pihaknya sudah menerima keluhan warga empat padukuhan di Kalurahan Kembang. Dinas yang dipimpinnya akan segera turun melakukan pengecekan terhadap kegiatan penambangan di wilayah tersebut. (Rul)

BERITA REKOMENDASI