Warga Dua Pedukuhan Datangi Kades Banaran

Editor: Ivan Aditya

KULONPROGO (KRjogja.com) – Puluhan warga Pedukuhan Sawahan dan Bleberan Desa Banaran Kecamatan Galur mendatangi balai desa setempat untuk menyampaikan protes terkait penggunaan jalan desa untuk akses keluar masuk truk pengangkut hasil penambangan pasir Sungai Progo oleh pihak PT Pasir Alam Sejahtera (PAS) tanpa berkoordinasi dengan warga. Karena pertemuan dengan Kades Banaran Haryanta disaksikan Camat Galur Latnyana SAg tidak membuahkan hasil maka pertemuan akan dilanjutkan Jumat (18/11/2016) dengan diikuti manajemen PT PAS.

Seperti diketahui sebelumnya warga bersama petugas kepolisian menutup akses jalan yang ada di atas tanggul Sungai Progo menuju lokasi penambangan milik PT PAS. Pemasangan portal dari bambu dan garis polisi agar truk pengangkut hasil penambangan tidak bisa melintas di tanggul yang fungsi utamanya untuk irigasi dan pertanian.

Pemasangan portal sebagai tindaklanjut rekomendasi dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu dan Opak (BBWSSWO) perihal penggunaan tanggul untuk aktivitas penambangan. Tanggul berfungsi untuk jalan inspeksi sekaligus pertanian, bukan untuk kegiatan penambangan. “Sementara tanggul kami tutup sampai ada izin penggunaan tanggul,” kata Kabag Ops Polres Kulonprogo, Kompol Sugiyanto.

Menurut perwakilan warga Sarwanto, pihaknya ke balai Desa Banaran ingin menanyakan masalah status jalan tersebut sekaligus mengklarifikasi tindakan perataan atau pengerasan jalan yang dilakukan PT PAS, mengingat materialnya milik warga yang dibeli dengan menggunakan kas pedukuhan.

"Warga kaget karena sebelumnya kami telah sepakat akan memperkeras jalan tersebut pada Sabtu (19/11/2016). Tapi tiba-tiba kemarin material dari Gunung Merapi yang kami tumpuk sudah diratakan oleh pihak PT PAS tanpa terlebih dahulu berkoordinasi. Sehingga warga merasa tidak diuwongke," tegasnya.

Warga mengancam jika pihak perusahaan penambangan tidak mau berkoordinasi maka ruas jalan menuju lokasi penambangan tidak boleh dipakai. "Dalam pertemuan dengan pak kades tadi kami juga menanyakan kontribusi yang akan diberikan pihak perusahaan penambangan kepada pedukuhan, mengingat mereka menggunakan jalan di wilayah kami," tegasnya.

Warga juga sempat mengungkapkan adanya indikasi perusahaan tersebut menambang di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Kades Banaran Haryanta membenarkan perihal sikap warga yang merasa tidak diajak rembugan terkait penggunakan jalan desa menuju lokasi penambangan.

Camat Latnyana yang menerima laporan warga bahwa PT PAS mengerahkan tujuh alat berat berupa backhoe dalam kegiatan penambangan mereka di Sungai Progo langsung melakukan pengecekan. Ternyata benar, jumlah backhoe yang beraktivitas di Sungai Progo ada empat unit sementara tiga unit berada di bantaran sungai. "Nanti saya akan menghubungi BBWSSWO untuk menanyakan apakah diperbolehkan satu perusahaan mengerahkan tujuh alat berat di satu lokasi," katanya. (Rul)

BERITA REKOMENDASI