Lakukan Pencegahan Korupsi, Aparatur Pemerintah Harus Jadi Garda Terdepan

YOGYA, KRJOGJA.com – Sebanyak 70 persen kasus korupsi yang terjadi di Indonesia berasal dari sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP). Oleh karenanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengembangkan aplikasi Belanja Langsung (BeLa), yang diharapkan dapat mempermudah Kepala Daerah dan masyarakat memantau PBJP di provinsi masing-masing.

Guna menyosialisasikan aplikasi BeLa, KPK RI menggelar Rakor Perluasan Pemanfaatan Bela, secara daring. Agenda tersebut diikuti Wakil Gubernur DIY, Sri Paduka Paku Alam X dari Ruang Rapat Gedhong Pare Anom, Kompleks Kepatihan, Jumat (7/5/2021).

“Agenda ini diselenggarakan untuk membangun semangat bersama memberantas praktik-praktik korupsi yang biasa terjadi pada sektor PBJP. Kali ini saya ingin hadir, untuk menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi terutama dari pengadaan barang dan jasa. Ini didasari dari Peraturan Presiden No. 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi,” kata Ketua KPK RI, Firli Bahuri.

BERITA REKOMENDASI