LHEAKIP Arahkan Program untuk Atasi Ketimpangan

YOGYA, KRJOGJA.com – Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHEAKIP) setidaknya memperlihatkan apakah program-program yang telah direncanakan terlaksana dengan baik atau ada catatan-catatan dalm prosesnya.

Dekan Fisipol UGM Prof Dr Erwan Agus Purwanto mengatakan, dalam perencanaan sebuah program tentu ada input, anggaran, proses dan output atau luaran. “LHEAKIP ini menunjukkan bahwa input, proses dan output berjalan dengan baik sesuai yang direncanakan,” terang Erwan kepada KRJOGJA.com, Senin (24/2/2020) malam.

Menurut Erwan, jika dilihat dari logika kebijakan publik, setelah tersusun program/kegiatan seperti program pelayanan, hibah atau membangun fasilitas, maka hasil akhirnya atau tujuan dari program tersebut adalah mengubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik dibanding sebelum adanya program. Misalnya, setelah dibangun infrastuktur maka kualitas pelayanan semakin baik yang berdampak pada peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan sebagainya. “Dampak jangka menengah atau panjang diharapkan akan muncul dan dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Terkait pemangkasan program-program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk semakin menajamkan program sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi, menurut Erwan hal itu sangat diperlukan. Untuk mencapai tujuan setiap kebijakan jangka menengah maupun panjang pasti butuh instrumen. Semakin besar inputnya dan semakin tepat alatnya, tentunya output dan outcome akan lebih bisa diprediksi. Sebaliknya jika program dipecah menjadi kecil-kecil maka yang terjadi adalah inefisiensi.

“Gampangannya, kalau semakin banyak program maka biaya tukang jadi sangat mahal. Misalnya ada program yang kemudian dipecah-pecah menjadi kecil-kecil, maka anggaran itu akan tersedot untuk biaya birokrasi dan SDM yang bisa mencapai separuh dari total anggaran, ini menjadi tidak efisien,” tuturnya.

Disinggung masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang angkanya masih tinggi, menurut Erwan, hal itu menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi DIY. Untuk mengurangi angka tersebut, perlu ada program/instrumen dari OPD yang didistribusikan ke semua kelompok masyarakat. Soal ketimpangan, hal itu dipengaruhi banyak faktor sehingga harus dipahami akar masalahnya. Yogyakarta terkenal sebagai kota pendidikan dan memiliki banyak ahli/pakar. Selain itu Yogya dikenal memiliki harapan hidup tertinggi sehingga banyak lansia.

Dijelaskan Prof Erwan, ketimpangan itu terjadi karena adanya jarak (gap) yakni ada kelompok penduduk yang SDM-nya punya ketrampilan tinggi, berpendidikan serta punya akses ke bidang-bidang pekerjaan berpenghasilan tinggi. Namun di sisi yang lain, ada kelompok yang keterampilannya kurang (karena tidak berpendidikan) dan tidak punya akses pekerjaan berpenghasilan tinggi. “Ada kelompok yang maju tapi ada kelompok yang tertinggal. Di DIY ini seperti ada dua dunia yang tidak terhubung,” katanya.

Upaya yang bisa dilakukan Pemda DIY untuk mengurangi ketimpangan, menurutnya, dengan membuka jalur-jalur ke akses-akses sumber pendapatan atau kegiatan ekonomi yang banyak permintaannya dan menguntungkan. Dalam sebuah industri misalnya pariwisata, di situ ada mata rantai ekonomi (jalur uang), misalnya dari bandara hingga objek wisata. “OPD bisa memfasilitasi dengan mengarahkan program-programnya untuk memberikan akses semua kelompok ke sumber-sumber ekonomi tersebut,” pungkasnya.(Dev)

BERITA TERKAIT