Meski Pandemi, IKM Berpeluang Rebut Belanja Pemerintah Rp 609,3 T

Saat ini terdapat potensi belanja barang dan belanja modal Rp 609,3 triliun pada APBN, yang dapat dioptimalkan sebagai peluang pasar produk dalam negeri.

“Jika dirinci per sektor, potensi penggunaan produk dalam negeri bisa berasal dari anggaran bidang ekonomi Rp 511,3 triliun. Selanjutnya, perlindungan sosial Rp260 triliun, pendidikan Rp 175,2 triliun, pelayanan umum Rp 526,2 triliun, kesehatan Rp 111,7 triliun, pertahanan dan keamanan Rp 303,7 triliun, serta anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 795,5 triliun. Saya mohon kepada kepala dinas, atau pemerintah daerah agar memberikan kesempatan bagi IKM binaan untuk dapat menyuplai kebutuhan APBD juga,” tuturnya.

Adapun cara yang dipakai untuk menyerap produksi dalam negeri untuk menggantikan penyerapan produk impor, di antaranya melalui e-Katalog, e-tendering, toko daring, dan program bela pengadaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Berdasarkan catatan LKPP dalam transaksi pengadaan barang/jasa tertinggi melalui e-Katalog periode Januari 2020-Mei 2021, penyerapan anggaran belanja untuk barang/jasa produksi dalam negeri baru mencapai Rp28,9 triliun. Sementara penyerapan anggaran belanja untuk barang/jasa dari produk impor tampak lebih tinggi, yaitu Rp31,3 triliun.

“Dengan demikian, Kemenperin terus mendorong agar IKM dapat ikut serta dalam program belanja Kemeterian dan Lembaga melalui belanja langsung secara elektronik dalam laman UMKM di e-Katalog LKPP. Sebab saat ini, tercatat baru 188 (39%) dari total  475 KM di katalog program e-Smart Ditjen IKMA, yang  potensial dan dapat diikutsertakan dalam program bela pengadaan LKPP,” tegasnya lagi.

BERITA REKOMENDASI