Minta Segera Ditutup, DPRD DIY Temukan 14 Tambang Pasir Ilegal di Lereng Merapi

Editor: Ary B Prass

YOGYA, KRJOGJA.com – Komisi C DPRD DIY melalui Pansus Pengawasan Perda menemukan data adanya 14 lokasi penambangan ilegal di lereng Merapi selatan di daerah Cangkringan, Sleman. Dewan sepakat dengan Sri Sultan HB X yang meminta “gunung harus kembali ke gunung”.

Ketua Komisi C DPRD DIY, Arif Setiadi dalam keterangan pers Selasa (14/9/2021) mengatakan pihaknya sejak Maret lalu telah membentuk Pansus Bahan Acara (BA) Nomor 9 Tahun 2021 yang tugasnya mengadakan  pengawasan terhadap pelaksanaan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dewan menilai pelaksanaan Perda tersebut belum optimal.

Arif juga mengatakan berbagai temuan antara lain masih ditemuinya penambangan tanpa izin alias (PETI) dengan total 14 penambangan di dua tempat yakni delapan penambangan dilakukan di lahan Sultanaat Grond (SG) dan sisanya memanfaatkan tanah desa. “Seharusnya PETI ini ditindak dari awal,” tegas Arif.

Temuan lain berhubungan dengan penyimpangan operasional tambang juga ditemukan dan telah dilaporkan oleh Pansus seperti daya muat yang melebihi kapasitas, pemanfaatan alat pertambangan yang tidak sesuai rekomendasi teknis atau izin yang diberikan juga penyimpangan pelaksanaan kerjasama operasi. “Reklamasi pasca tambang dan penanganan ekses pertambangan terhadap lingkungan hidup juga belum optimal,” tegasnya.

BERITA REKOMENDASI