Muhammadiyah: Hentikan TWK, Jangan untuk ASN

YOGYA, KRJOGJA.com – Muhammadiyah secara menegaskan bahwa problem Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ini dimulai dari materi dan prosesnya yang bias, reduksi dan juga tidak berstandar. Karenanya, Muhammadiyah berkeberatan dengan masalah yang menyangkut TWK dan jangan diperluas untuk ASN maupun untuk kepentingan lain. Muhammadiyah berharap agar politisasi apapun tidak dilakukan dalam polemik ini, sebab, politisasi menurutnya hanya akan membuat masyarakat apriori dalam memandang masalah.

“Kita harus punya standar yang objektif dan berlaku untuk seluruh aspek dan komponen kebangsaan kita agar tidak terjadi bias, politisasi, maupun juga kontroversi. Karena politisasi akan membuat kita apriori dalam menyelesaikan persoalan,” harap Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir ketika bersilaturahmi dengan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI) secara daring, Senin (31/5/2021) malam.

Wantimpres dipimpin Jend Purn Wiranto didampingi anggota di antaranya Arifin Panigoro, HR Agung Laksono, M Luthfi Ali Yahya, Putri Kuswisnu Wadani. Sementara Haedar Nashir didampingi Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto serta Ketua LazisMu Hilman Latief.

BERITA REKOMENDASI