Organisasi Disabilitas Kecam Korupsi Mensos

YOGYA, KRJOGJA.com – Kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19 yang menyeret langsung Menteri Sosial, membuat prihatin banyak pihak. Salah satunya dari organisasi penyandang disabilitas. Mereka menilai, pemotongan alokasi anggaran bantuan bagi penyandang disabilitas saat pandemi merupakan tindakan yang tidak sensitif terhadap perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Kalaupun ada, sejauh ini bantuan yang diberikan sebatas sembako saja. Padahal kebutuhan penyandang disabilitas lebih berupa alat bantu dan ini justru dihentikan ketika pandemi. Terapi yang menjadi kebutuhan utama penyandang disabilitas khususnya anak-anak tidak dapat diakses lagi. Terutama bagi anak-anak dengan disabilitas berat dan ringan serta dengan multi disabilitas.

Berdasarkan pemantauan oleh Organisasi Penyandang Disabilitas selama masa pandemi ini (Maret – Oktober 2020), ada enam kabupaten/kota di DIY-Jateng tidak bisa mengakses program-program bantuan sosial dari Pemerintah maupun pemerintah daerah secara penuh. Terlebih selama masa pandemi tidak ada program khusus bagi penyandang disabilitas. Dan ini semakin berdampak bagi penyandang disabilitas maupun keluarganya.

“Perlu dipahami, dampak pandemi Covid 19 bagi penyandang disabilitas tidak hanya dari sektor ekonomi bagi dirinya maupun anggota keluarga di sekitarnya saja. Tetapi juga berdampak langsung terhadap kelangsungan masalah kesehatan mereka,” ujar Koordinasi Advokasi Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) sebuah organisasi yang berbasis advokasi hak penyandang disabilitas Nuning Suryatiningsih dalam konferensi pers pernyataan sikap dari jaringan organisasi disabilitas Indonesia terhadap dugaan tindak pidana korupsi oleh Mensos, Minggu (13/12/2020).

BERITA REKOMENDASI