Pemberantasan Korupsi, KPK Sasar Sektor Kesehatan

YOGYA, KRJOGJA.com – Program Jaringan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat (JKN/KIS) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi salah satu fokus perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya program tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, melibatkan jumlah anggaran yang semakin besar serta besarnya potensi penyimpangan di fasilitas kesehatan.

Tantangan dari program JKN/KIS juga tidak luput dari perhatian KPK. Mulai dari defisit anggaran, dimana adanya ketidakcocokan antara iuran dan klaim BPJS Kesehatan. Berdasarkan data KPK, dalam periode 2014-2018 defisit anggaran mencapai Rp 11,6 triliun. Disisi lain sampai saat ini, siapa yang bertanggung jawab untuk mengawasi potensi fraud dalam pelayanan di fasilitas kesehatan juga belum jelas.

“Sampai saat ini masih ditemukan adanya klaim yang tidak tercatat. Seperti adanya unnecessary treatment atau perawatan yang tidak perlu serta kelas RS yang tidak sesuai. Selain itu, sampai saat ini masih terjadi perbedaan pemahaman dan pengetahuan tentang program ini. Baik dari sisi peserta, fasilitas kesehatan, tenaga medis maupun aparat pengawas dan penegak hukumnya,” kata Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Kunto Ariawan dalam Media Workshop BPJS Kesehatan di Hotel Tara, Kamis (22/10/2020). Workshop yang digelar secara virtual tersebut diikuti jurnalis dari seluruh Indonesia.

Dijelaskan Kunto, terdapat beberapa potensi kecurangan di sektor kesehatan. Seperti penagihan yang berlebihan, tagihan lebih yang ditagihkan ke pasien maupun terkait pengadaan sarana dan prasarana kesehatan. Tetapi kerugian ataupun di dalam sektor kesehatan tidak semuanya karena fraud atau ketidakjujuran. Bisa jadi karena error hingga peraturan yang terlalu rumit dan standar yang diikuti tenaga kesehatan dalam mengelolanya.

Berdasarkan data yang ada di KPK, sebelum 2013 KPK sudah menangani kasus korupsi di bidang kesehatan. Sejauh ini korupsi di sektor kesehatan, terkait pengadaan alat kesehatan maupun sarana dan prasarana. “Kalau khusus program JKN sejauh ini di Indonesia belum ada temuan kasus korupsi,” tegasnya.

KPK

BERITA REKOMENDASI