Pemkot Yogya: Lahan Tak Dimanfaatkan Harus Terpetakan

YOGYA, KRJOGJA.com – Pertanahan di Kota Yogya masih menjadi persoalan pelik. Satu sisi lahan kosong dengan luasan memadai untuk kepentingan publik sulit dicari. Namun di sisi lain, tidak sedikit tanah yang tidak termanfaatkan dengan baik sehingga terkesan lahan liar. Lahan yang tidak dimanfaatkan dalam kurun waktu lama pun harus bisa terpetakan oleh pemerintah.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogya Wisnu Sabdono Putro SH, mengungkapkan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan sempat diatur kewenangan pemerintah terhadap lahan terutama status Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak dimanfaatkan dalam waktu 20 tahun dapat dicabut statusnya untuk kepentingan pemerintah. “Sekarang Pemkot harus memperkuat inventarisasi. Data semua lahan yang sudah lama tidak dimanfaatkan, termasuk bagaimana statusnya,” tandasnya.

Sekretaris Komisi A ini menilai, meski RUU Pertanahan belum jadi disahkan pada akhir 2019 lalu, namun antisipasi harus dilakukan. Dirinya pun mengapresiasi program pendataan tanah Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG) yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Hanya, Wisnu mendorong agar target pendataan tanah tersebut dioptimalkan. Apalagi kegiatan itu mendapat dukungan penuh dari Dana Keistimewaan sehingga tidak membebani APBD.

BERITA REKOMENDASI