Pemkot Yogya: Lahan Tak Dimanfaatkan Harus Terpetakan

Wisnu mengatakan, tanah di Kota Yogya memiliki nilai yang cukup tinggi. Baik status HGB maupun hak milik, hampir memiliki kesamaan nilai dalam transaksi jual beli. Sehingga khusus bagi HGB yang tidak dimanfaatkan hingga puluhan tahun dan bisa dipergunakan oleh negara, maka pemanfaatannya pun harus diperuntukkan bagi kepentingan publik.

“Harga tanah di Kota Yogya setiap tahun semakin tinggi. Jangan sampai lahan yang masih tersisa untuk kepentingan komersil. Kebutuhan papan dan ruang terbuka publik harus diakomodasi oleh pemerintah,” imbuhnya.

Selain itu, inventarisasi tanah atau lahan kosong harus tetap melibatkan pihak lain seperti Kraton, Pakualaman maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jika seluruh lahan kosong sudah mampu terpetakan mulai dari luasan, lokasi, akses hingga status kepemilikannya kelak akan memudahkan Pemkot dalam mengambil kebijakan.

Terutama program pembelian tanah warga untuk dijadikan ruang terbuka hijau publik. Menurut Wisnu, Pemkot sudah menerima tumpukan proposal dari warga yang tanahnya bersedia dibeli oleh pemerintah. Kendati selama masa pandemi Covid-19 terjadi rasionalisasi anggaran, namun program itu harus tetap berjalan dengan skala prioritas.

“Idealnya setiap kampung tersedia ruang terbuka sebagai wahana interaksi sosial antar warga. Jangan sampai warga kesulitan mengakses ruang publik sementara di wilayahnya ada lahan yang sudah lama terbengkalai,” katanya.(Dhi)

BERITA REKOMENDASI