Pemkot Yogya Usulkan Layanan Kesehatan Gunakan Jamkesda

YOGYA, KRJOGJA.com – Pemkot Yogya mengusulkan supaya jaminan kesehatan daerah (jamkesda) dapat kembali digulirkan. Terutama dalam hal pelayanan kesehatan. Jamkesda di Kota Yogya dianggap lebih mampu melindungi warga dalam mengakses layanan kesehatan.

Menurut Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, melalui jamkesda maka pemerintah daerah bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan kesehatan warga. “Mekanisme jamkesda ini relatif lebih mudah karena pemerintah daerah memiliki tanggung jawab secara penuh,” jelasnya, Minggu (16/2/2020) malam.

Berdasarkan evaluasi pelayanan kesehatan, Pemkot mendapat beragam masukan dari kalangan dokter, rumah sakit maupun pasien. Terutama pelayanan BPJS Kesehatan yang justru tidak semakin baik dari jamkesda. Oleh karena itu pelaksanaan BPJS Kesehatan di Kota Yogya pada tahun ini akan dijadikan evaluasi dan kajian untuk masa yang akan datang. Khususnya kemampuan masyarakat dalam mengikuti BPJS Kesehatan serta bagaimana pelayannya apakan semakin baik atau tidak.

Apalagi beban anggaran yang harus ditanggung pemerintah daerah untuk program BPJS Kesehatan cukup besar. Bahkan pada tahun ini ada beberapa daerah yang harus melipatgandakan alokasi anggaran untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan. “Kota Yogya naik dua kali lipat. Dulu dengan jamkesda alokasi rata-rata Rp 27 miliar. Sedangkan untuk BPJS Kesehatan tahun ini membengkak hingga Rp 52 miliar,” imbuhnya.

Anggaran untuk pembayaran BPJS Kesehatan itu pun harus dibayarkan secara rutin baik ada warga yang sakit atau tidak. Sedangkan melalui jamkesda, hanya dibayarkan ketika ada warga yang mengakses layanan kesehatan. Kenaikan alokasi anggaran untuk pembayaran BPJS Kesehatan bisa semakin memberatkan keuangan daerah.

Heroe mengaku, pihaknya juga berkoordinasi dengan legislatif terkait persoalan tersebut. Terutama menyangkut berbagai alternatif dalam pembiayaan kesehatan tanpa harus mengurangi standar pelayanan serta efisiensi anggaran. “Persoalan semacam ini juga menjadi bahan diskusi di Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Sudah ada daerah yang mengusulkan ke pusat agar jamkesda kembali digulirkan,” tandasnya.(Dhi)

BERITA TERKAIT