Peringatan Hantaru, Upaya Koordinasi serta Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang

Editor: Ary B Prass

Pendanaan penyelenggaraan pertanahan dan tata ruang keistimewaan, masalah pertanahan dan tata ruang yang ada di satuan ruang strategis (SRS) dan progress pembentukan dan kelembagaan FPRD di tingkat Kabupaten/Kota juga menjadi beberapa poin penting yang diperhatikan pada acara lokakarya tersebut. Dengan terbentuknya FPRD DIY, diharapkan proses perizinan berusaha akan semakin lancar.

“Selain pelaksanaan penataan ruang, aspek pengawasan penataan ruang juga mempunyai peranan penting agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan penataan ruang diselenggarakan guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang penataan ruang dan meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan penataan ruang,” sambung Krido.

Kegiatan pengawasan penataan ruang mengacu pada PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 216 yang mengamanahkan Pemda DIY untuk melakukan pengawasan penataan ruang terhadap Pemerintah Kabupaten dan Kota di DIY. Kegiatan ini meliputi pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Kegiatan pengawasan penataan ruang merupakan kegiatan rutin tahunan yang mencakup pengawasan terharap kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang. Dari aspek-aspek tersebut kemudian dilakukan penilaian berupa tingkat kinerja yang dikategorikan menjadi tiga, yaitu kinerja bernilai baik, sedang dan buruk. Tidak hanya tingkat kinerja, hasil dari pengawasan penataan ruang juga berupa rekomendasi yang digunakan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang agar tercapai tujuan penataan ruang. (Feb)

 

BERITA REKOMENDASI