Perwal Terkait Usaha Minimarket Dinilai Tidak Pro Rakyat, Apa Sebabnya?

YOGYA, KRJOGJA.com – Naskah akademik yang diusulkan Komisi B DPRD Kota Yogya sebagai dasar pembentukan perda terkait toko modern berjejaring sempat ditolak Biro Hukum DIY. Hal itu karena dinilainya cukup diatur melalui peraturan walikota (perwal). Hanya, keberadaan perwal terkait usaha minimarket saat ini justru dinilai tidak pro rakyat.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Yogya yang juga duduk di Komisi B R Krisma Eka Putra SE, menegaskan Perwal 56/2018 tentang Penataan Usaha Minimarket di Kota Yogya tidak mengatur mengenai batasan jumlah maupun jarak antar toko jejaring, serta jaraknya dengan toko kelontong. “Padahal toko kelontong tradisional ini lah yang paling terkena dampak atas menjamurnya toko modern berjejaring,” tandasnya, Selasa (8/9/2020).

Satu-satunya pembatasan jarak yang diatur hanya dengan pasar rakyat, yakni 400 meter. Akan tetapi, imbuh Krisma, radius batasan jarak itu belum sepenuhnya mampu melindungi pasar rakyat. Ditambah lagi, dalam perwal sama sekali tidak diatur jaraknya dengan toko kelontong atau warung tradisional milik rakyat.
“Seharusnya diatur jarak antar sesama toko modern, kemudian jaraknya dengan pasar rakyat, serta jaraknya dengan toko kelontong,” tegasnya.

BERITA REKOMENDASI