Produktivitas Terjaga, Mantapkan Ekonomi di Masa Pandemi

Untuk menekan jumlah kasus Covid-19, menurut Krisnadi, Komisi D telah menekankan kepada pemkot untuk mempertajam tracing kontak langsung jika terjadi penularan Covid-49 baik lokal maupun dari pendatang.

Selain itu, lanjutnya, peran puskesmas sebagai garis depan deteksi dini selalu ditingkatkan. “Pemkot juga wajib menyiagakan tim evakuasi pasien maupun pemakaman jenazah prosedur Covid-19,” katanya.

Dalam pembahasan bersama komisi D, lanjutnya, ada kesepahaman bersama pemkot bagi warga yang berstatus probable, suspek maupun konfirm positif, maka biaya pengobatan akan ditanggung oleh pemerintah. Tentunya jaminan ini berlaku dengan dukungan warga untuk menaati aturan dari pemkot.

Terkait anggaran yang disediakan pemkot untuk menangani pandemi Covid-19 di Kota Yogya, Krisnadi mengatakan, BTT yang disiapkan sebesar 174 miliar yang diproyeksikan hingga Desember 2020. Saat ini sudah terpakai sekitar 32 miliar untuk kesehatan dan bansos.

Sejauh ini, Komisi D khususnya, belum menerima aduan dari warga Kota Yogya terkait penanganan Covid-19. “Secara formal Komisi D belum menerima, namun selaku pribadi ada beberapa masukan terkait bansos yang belum merata, terutama bagi pekerja yang di PHK dan pekerja informal. Harapannya, kabar tentang bansos tambahan bagi pekerja dan usaha kecil nantinya bisa benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan,” kata Krisnadi.

Dikatakan pula, urgensi dari perpanjangan status tanggap darurat pandemi Covid-19 adalah menyelamatkan nyawa dan hajat hidup orang banyak. “Program yang tidak bermanfaat harus dihentikan dan wajib bagi pemkot mengalokasikan bansos bagi para pekerja terdampak,” katanya.

BERITA REKOMENDASI