Punya Payung Hukum Kuat, Perwal 51/2020 Didorong Dijadikan Perda

YOGYA, KRJOGJA.com – Perwal 51/2020 terkait pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Yogya didorong dijadikan perda. Apalagi di dalamnya mengandung sanksi bagi pelanggar. Selain memiliki payung hukum yang lebih kuat, aplikasi di lapangan juga akan lebih optimal.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Yogya Krisnadi Setyawan, menilai pandemi akan berlangsung lama serta dinamika masyarakat cenderung abai terhadap protokol. “Perlu ada perkuatan dengan pembahasan bersama di legislatif,” katanya, Selasa (7/7/2020).

Oleh karena itu dirinya berharap Perwal 51/2020 ditingkatkan menjadi perda. Namun dirinya juga mengapresiasi terbitnya perwal tersebut sebagai acuan pada masa darurat. Hanya, karena sanksinya bersifat administratif maka menjadi tidak cukup kuat. Berbeda dengan perda yang bisa memiliki kekuatan ancaman pidana.

Senada diungkapkan anggota Fraksi PKS Nurcahyo Nugroho. Menurutnya, denda sebesar Rp 100.000 bagi warga yang tidak mengenakan masker dalam perwal tidak memiliki dasar yang kuat. Berbeda dengan perda yang sudah diatur dalam undang-undang terkait pengenaan sanksi.

“Tapi saya yakin niat Pemkot cukup baik. Adanya pencatuman sanksi supaya masyarakat jadi lebih perhatian. Tetapi jika tida didukung dengan dasar hukum yang kuat kan juga tidak bisa berlaku efektif,” jelasnya.

BERITA REKOMENDASI