Sisa 75,3 Hektare, Pengentasan Kawasan Kumuh Tetap Dilanjutkan

YOGYA, KRJOGJA.com – Kendati target pengentasan kawasan kumuh dari pemerintah pusat sudah diakhiri, namun Pemkot Yogya akan tetap melanjutkan. Bantuan dana dari pusat juga masih dikucurkan untuk tahun ini.

“Sepanjang di Kota Yogya masih ada kawasan kumuh maka kami akan tetap melakukan penanganan,” tandas Kepala Bidang Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogya Sigit Setiawan, Minggu (16/2/2020) malam.

Sesuai target yang dicanangkan pemerintah pusat, akhir tahun 2019 di berbagai wilayah harus mencapai nol persen kawasan kumuh. Jika mendasarkan beberapa indikator seperti jalan kampung, air bersih maupun permukiman, kawasan kumuh di Kota Yogya sebetulnya sudah teratasi. Akan tetapi masalah sanitasi dan penanggulangan kebakaran masih menjadi persoalan. Hal ini karena banyak permukiman padat penduduk dengan gang sempit serta berada di bantaran sungai.

Sigit menambahkan, total kawasan kumuh yang masih tersisa ialah 75,3 hektare. Luasan kawasan kumuh yang menjadi bidang garapan Kota Yogya mengacu pada Keputusan Walikota tahun 2016. “Dulu yang kami jadikan dasar ialah keputusan tahun 2014. Namun waktu itu istilahnya sedang belajar. Ada beberapa yang dinilai tidak logis sehingga diperbarui tahun 2016,” imbuhnya.

Beberapa data yang dinilai tidak logis dicontohkannya di wilayah Semaki. Kawasan kumuh di sana hanya satu RW dan dua RT namun luasannya mencapai 17 hektare. Jika dianalogikan dengan total luasan maka menjadi tidak logis sehingga perlu dihitung ulang. Dengan pembaruan data kawasan kumuh, terjadi pengurangan. Dari semula 278 hektare menjadi 264 hektare. Namun meski luasan berkurang justru terjadi penambahan titik.

Dari luasan kawasan kumuh yang tersisa, sebagian besar berada di wilayah Gedongkiwo yang ada di bantaran sungai. Untuk penataan permukiman dengan konsep Mundur Munggah Madhep Kali (M3K) masih dikomunikasikan dengan warga. “Penanganan di Gedongkiwo tahun ini baru tahap permulaan. Ada wilayah lain yang sudah masuk perencanaan,” katanya.

Beberapa pekerjaan yang akan dilakukan tahun ini antara lain ialah melanjutkan penataan di Giwangan dan tahap dua Winongo dengan bantuan dana dari pusat mencapai Rp 14 miliar. Akan tetapi dikerjakan secara tahun jamak sehingga dicairkan 50 persen dan sisanya tahun depan. Selain itu pekerjaan yang didanai APBN sebesar Rp 9 miliar akan menyasar wilayah Gowongan dan Mantrijeron.

Sementara untuk kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Yogya sedikitnya menyasar tiga lokasi yakni Gunungketur senilai Rp 1,4 milar dan dua lokasi di Prenggan yakni Kampung Karang serta Sambirejo masing-masing sekitar Rp 2,3 miliar. “Anggaran dari pusat konsepnya masih sama yakni M3K. Kami tetap mengalokasikan anggaran untuk pengeprasan rumah dan pusat lebih ke prasarana lingkungannya,” urainya.

Sedangkan bentuk penanganan kawasan kumuh lainnya berupa pembangunan jalan lingkungan, penguatan talut permukiman, pembuatan IPAL komunal, drainase serta proteksi kebakaran. Masalah sanitasi diakuinya menjadi persoalan kawasan kumuh. Terutama warga yang membuang air limbahnya ke saluran drainase atau air hujan. Sehingga solusinya berupa pembuatan IPAL komunal, terutama di wilayah bantaran sungai yang kondisi geografisnya lebih rendah.

“Wilayah bantaran sungai selama beberapa tahun ini memang kerap menjadi sasaran penataan. Hasilnya juga cukup bagus. Selain lingkungan yang tertata rapi, mindset masyarakat juga ikut berubah. Jika dulu masih ada yang membuang sampah ke sungai, kini sudah tidak lagi,” terang Sigit.(Dhi)

BERITA TERKAIT