Ahli Temukan Kelemahan RUU Sumber Daya Air

SLEMAN, KRJOGJA.com – Ahli Air Indonesia, baik pakar hukum sumber daya air maupun pakar sumber daya air mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) yang saat ini sedang disusun oleh Pemerintah RI dan DPR RI harus tetap mengacu kepada amanat Mahkamah Konstitusi mengenai enam prinsip dasar pengelolaan sumber daya air demi menjaga terciptanya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.  

Ketua Departemen Teknik Geologi FT UGM dan Ketua  Groundwater Working Group (GWWG) Dr Ir Heru Hendrayana mengatakan sesuai prinsip MK, pengendalian izin dilakukan oleh pemerintah atas pertimbangan aspek ketersediaan SDA untuk menjamin keadilan dan daya dukung lingkungan hidup.  Pengendalian izin harus dimaknai bahwa setiap orang atau badan hukum usaha yang telah memenuhi persyaratan dapat memohon izin kepada pemerintah. 

"Pengendalian izin juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk menjamin tidak adanya monopoli terhadap izin pengusahaan air bagi perorangan atau badan hukum tertentu. Karena itu, pemerintah harus menyediakan data berupa neraca SDA pada setiap cekungan air tanah dan wilayah sungai serta melakukan pembaharuan data secara berkala," ungkapnya disela Kongres dan Pertemuan Ilmiah Tahunan  Perhimpunan Ahli Airtanah Indonesia (PIT PAAI) 2017 dalam Konferensi Pers tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Indonesia, Rabu (13/09/2017)  di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. 

Menurut Heru dalam penyediaan data ini Pemerintah dapat melibatkan pihak Universitas, Swasta dan Masyarakat. Data ini dapat digunakan untuk memonitor perkembangan ketersediaan SDA.  Bahkan, guna memastikan ketersediaan SDA tersebut, dalam RUU SDA haruslah dimasukkan syarat-syarat tertentu yang ketat sesuai prinsip kelima dan keenam MK.
    
"Hal tersebut dapat menggunakan syarat-syarat seperti tercantum di dalam Peraturan Pemeritah No. 69 tahun 2014 tentang Hak Guna Air, pasal 61 dan 70 serta dengan menambah persyaratan: ‘semua ijin alokasi penggunaan air harus didasarkan pada hasil studi kelayakan hidrogeologi dan atau hidrologi yang dilakukan oleh Pemerintah atau oleh swasta yang disetujui oleh Pemerintah’," tandasnyaya.

Direktur Center for Regulation, Policy and Governance (CRPG) Mohamad Mova Al’Afghani, SH, LL.M.Eur,PhD melihat adanya beberapa hal penting dalam pembentukan kebijakan RUU SDA yang perlu diperhatikan agar  tetap mengacu kepada enam prinsip dasar pengelolaan SDA yang diputuskan oleh MK, yaitu:  perlunya definisi–definisi SDA yang jelas, menjaga agar akses kepada sumber air untuk kebutuhan  masyarakat umum tidak terhalangi dan memastikan kepentingan semua pemangku kepentingan terjaga, serta mendorong semua pihak untuk dapat berperan mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan

"Definisi usaha dan pengusahaan perlu penajaman, tidak melihat aspek keuntungan saja tapi juga volume.  Air untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) seharusnya tidak dikategorikan sebagai pengusahaan karena terkait hak atas air.  Padahal, batasan dan syarat tertentu dan ketat dalam putusan MK justru terkait pengusahaan," paparnya.

Mova menjelaskan  dalam RUU SDA disebutkan bahwa SPAM izinnya hanya diberikan kepada BUMN/BUMD saja, dengan demikian akan menutup kemungkinan masyarakat dan swasta untuk berkiprah dalam penyediaan akses bagi publik secara luas. “
Selain itu, Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) disetarakan dengan SPAM.  Padahal, hal ini tidak sesuai dengan Human Right to Water (HRTW) dimana akses bagi masyarakat haruslah melalui air perpipaan yang bisa diminum dengan harga terjangkau.

"Pengutamaan BUMN/BUMD diatas Unit Pengelola Teknis/Unit Pengelola Teknis Daerah (UPT/UPTD) dalam hal SPAM tidak tepat.  Justru, hak penguasaan negara lebih dapat dilaksanakan pada UPT/UPTD bukannya BUMN/BUMD karena merupakan entitas terpisah. Kedua, penelitian terkini mengenai korporatisasi di sektor air justru mengkritik korporasi negara yang berlaku seperti sektor privat yang mengejar keuntungan. (*)

 

BERITA REKOMENDASI