Akademisi UGM Minta Publik Kawal UU Cipta Kerja, K-Popers Turun Gunung

SLEMAN, KRJOGJA.com – Akademisi Fakultas Hukum (FH) UGM menyatakan sikap atas disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR RI, Senin (5/10/2020) kemarin. FH UGM menilai UU Omnibuslaw tersebut punya sejumlah masalah fundamental sehingga publik harus benar-benar mengawal kedepan.

Dekan FH UGM, Sigit Rayanto menyampaikan palimg tidak ada empat catatan penting terkait UU Cipta Kerja yakni salah satunya paradigma UU tersebut menunjukkan negara sedang diarahkan pada pengelolaan sumber daya yang ekstraktif dan berbahaya karena tidak memperhatikan aspek lingkungan yang fundamental dari seluruh sumber daya. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa pendekatan yang tercermin dalam pasal-pasal di dalamnya menunjukkan pengelolaan ekonomi yang liberal kapitalistik dan bertentangan dengan roh konstitusi.

“Dari pendekatan tersebut, UU ini pada saat yang sama mengesampingkan perlindungan terhadap bangsa dan tidak memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan akses. Kemudian penyusunan UU ini tidak mengakomodir suara-suara atau masukan dari masyarakat. Suara-suara masukan dari kalangan masyarakat sipil lain dan para pemangku kepentingan juga diberikan, tapi dalam proses deliberasi tidak terakomodasi bahkan dikesampingkan. Ini berarti ada masalah yang harus disikapi dan direspon dengan kritis,” terangnya dalam pernyataan yang disampaikan secara daring, Selasa (6/10/2020).

BERITA REKOMENDASI