Akademisi UGM Tolak Hak Angket KPK, Ini Alasannya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Tak kurang 450 nama yang terdiri dari guru besar dan dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Senin (10/7/2017) menolakpanitia khusus (pansus) DPR terkait hak angket KPK. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi sikap para akademisi UGM tersebut diantaranya fungsi pengabdian masyarakat yang harus dimiliki sebuah perguruan tinggi. 

Prof Dr Muhadjir Muhammad Darwin MPA salah satu guru besar UGM mengatakan dengan ikut menyatakan sikap terkait pansus KPK pihaknya melakukan pengabdian masyarakat yakni melindungi kepentingan rakyat dari praktek korupsi. "Kami harus merespon kasus pemboncengan hak angket ini dan mengawal agar tak ada penyalahgunaan yang dilakukan pansus dari DPR," tegasnya. 

Prof Dr Wahyudi Kumototomo dari Fisipol UGM menambahkan pihaknya memastikan dukungan pada lembaga yang memberantas kasus korupsi tak peduli bendera yang digunakan. Menurut dia, UGM bakal terus memantau perkembangan antara pendukung hak angket baik di DPR maupun KPK. 

"Gerakan ini taglinennya UGM berintegritas dan artinya kita melihat pemberantasan korupsi adalah hal yang sangat penting dan apapun lembaganya sepanjang mendorong hal tersebut kita akan dukung. Tapi bila ada pelemahan maka kita wajib menyatakan sikap dan mengawal," ungkapnya. 

Prof Drs Koentjoro MBSc dari Psikologi UGM menyatakan bawasanya saat ini arah pansus hak angket KPK cenderung tidak fokus. Menurut dia, pada awalnya pansus ingin menyorot pentingnya kontrol penyidikan namun bergeser hingga ke BPK dan bahkan kasus yang telah diputus.

"Anggota pansus angket awalnya ingin menyuarakan pentingnya kontrol penyidikan kemudian bergeser menemui BPK untuk fakta lain, minta anggota KPK diganti dan bahkan menemui koruptor di Sukamiskin. Menurut kami ini menjadi tak jelas arahnya, meski kami belum bicara mana benar dan salah. Kami lebih pada gerakan moral," ucapnya.

Akademisi UGM pun berniat menyatakan sikap lebih lanjut mengenai kegaduhan pansus hak angket KPK pada 17 Juli 2017 mendatang dengan menyertakan 1000 dosen. "Kita akan analisis dahulu perkembangan di pansus ini namun menurut kami sejak awal pembentukan pansus ini sudah keliru, kami berharap DPR lekas menyadari," pungkas Zaenal Arifin Mochtar (Fxh)

BERITA REKOMENDASI