Aturan Tumpang Tindih, Penertiban dan Penegakan Perda Dipercepat

SLEMAN, KRJOGJA.com – Adanya aturan yang tumpang tindih dengan peraturan daerah (perda), membuat penertiban dan penegakan terhadap perda kurang maksimal. Namun dengan adanya rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini, diharapkan dapat mempercepat penertiban dan penegakan perda.

Ketua Pansus I DPRD Sleman Hj Ismi Sutarti SH mengatakan, di samping adanya aturan yang tumpang tindih, ternyata juga ada raperda yang kurang detail untuk dilakukan penindakan. Hal itu menyebabkan Satpol PP tidak bisa maksimal untuk melakukan penindakan atau penegakan perda. “Ketika ada pelanggaran, Satpol tidak bisa menindak atau menertibkan. Soalnya dalam perda itu belum diatur secara detail,” katanya saat menyampaikan laporan Pansus I DPRD Sleman, Senin (30/11/2020).

Menurut Ismi, raperda itu untuk mempercepat pernertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sleman. “Raperda ini akan mengatur lebih detail tentang penegakan dan penertiban terhadap pelaksanaan perda. Sehingg nanti Satpol akan lebih cepat dalam melakukan penertiban dan penegakan,” ujarnya.

BERITA REKOMENDASI