Bawaslu Sleman Terancam Tak Bisa Awasi Pilkada 2020, Kenapa?

SLEMAN, KRJOGJA.com – Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak 2020 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terancam tanpa pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pasalnya aturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak selaras dengan lembaga pengawasan. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. 

Namun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota terancam tak bisa mengawasi pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 tersebut, tak terkecuali Bawaslu Kabupaten Sleman. 

Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 mengatur pengawasan penyelenggaraan pemilihan (Pilkada) menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota. 

Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman M. Abdul Karim Mustofa mengungkapkan, pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota sudah berubah menjadi Bawaslu.

"Keresahan ini menjadi keresahan seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota yang akan menghadapi penyelenggaraan Pilkada 2020. Saat ini, pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota sudah berubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota, bukan lagi Panwas Kabupaten/Kota,” kata Karim dalam keterangannya, Selasa (27/08/2019).

Sementara itu, koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar, menuturkan, perbedaan nomenklatur kelembagaan antara Panwas Kabupaten/Kota dengan Bawaslu Kabupaten/Kota tentu berimplikasi pada kewenangan dan persoalan hukum terkait aktivitas pengawasan yang akan dilaksanakan dalam Pilkada 2020 mendatang.

Arjuna juga menilai, aktivitas pengawasan yang dilakukan Bawaslu kabupaten/kota dalam Pilkada ke depan dimungkinkan tak memiliki dasar hukum.

"Bisa jadi, seluruh aktivitas pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pilkada tidak memiliki dasar hukum (legal standing) yang kuat dan potensial dipersoalkan oleh pihak-pihak terkait," ungkapnya.

Arjuna juga menyebut kelemahan lain yang dapat memicu suatu permasalahan, adalah jumlah komisioner misalnya. Bawaslu Sleman kini berjumlah lima anggota yang telah bersifat tetap atau permanen, sementara Panwas kecamatan masing-masing hanya tiga.

“Tentu Bawaslu Kabupaten Sleman juga tidak bisa menonaktifkan dua anggota untuk tidak ikut mengawasi Pilkada 2020 ke depan kalau mau mengikuti aturan yang telah ditetapkan UU Pilkada itu,” tuturnya.

Bawaslu telah melakukan pemetaan sejumlah pasal dalam UU Pilkada yang berpotensi menghambat kerja-kerja pengawasan Pilkada. Diantaranya, kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota yang dapat memproses dan memutus dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada Pemilu 2019 lalu, yang tidak diatur dalam UU Pilkada. 

UU Pilkada juga tidak mengatur kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam memproses dan memutus persoalan sengketa pemilu antara peserta pemilu dengan KPU. 

“Untuk optimalisasi pengawasan Pilkada 2020, Bawaslu sedang mempertimbangkan usulan perlunya segera dilakukan revisi terbatas UU Nomor 10 Tahun 2016,” pungkasnya. (Ive)

BERITA REKOMENDASI