BBPPMPV Seni dan Budaya Raih Predikat ZI-WBK

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Seni dan Budaya berhasil meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Penghargaan diserahkan Menpan RB Tjahja Kumala bersama Ketua KPK Firli Bahuri dalam acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) secara virtual di Jakarta, Senin (21/12/2020).

Pada tahun ini ada 3.691 unit kerja dari seluruh Indonesia yang mengusulkan Zona Integritas. Sebanyak 3.374 lolos seleksi administrasi. Pada tahap selanjutnya ada 2.570 yang lolos tahap survey. Setelah melalui tahap evaluasi dan verifikasi lapangan, unit kerja yang lolos ke penilaian akhir sebanyak 867. Dari hasil penilaian akhir, sebanyak 763 berhak menyandang predikat WBK/WBBM.

“Penerimaan sertifikat ZI-WBK merupakan capaian semua pegawai yang telah bekerja keras, berkerja sama, saling menguatkan untuk menciptakan lembaga yang berintegritas, termasuk dalam pelaksanaan, akuntabiltas maupun pelayanan publik. Manajemen dan seluruh komponen lembaga telah berhasil menunjukkan perubahan dalam tata kelola kelembagaan yang bebas dari perilaku korupsi,” ungkap Kepala BBPPMPV Seni dan Budaya Dr Sarjilah MPd.

Sedangkan Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin dalam sambutan yang disampaikan secara virtual mengucapkan selamat kepada para peraih penghargaan atas keberhasilannya dalam membangun Zona Integritas sehingga mendapat predikat WBK dan WBBM tahun 2020. “Semoga prestasi ini bisa terus dipertahankan dan menjadi inspirasi bagi yang lainnya,” harapnya.

Wapres meminta kepada unit kerja yang belum berhasil meraihnya untuk terus berbenah diri dan berupaya mengejar ketertinggalan. “Reformasi dan Birokrasi merupakan pilar penentu keberhasilan tercapainya visi Indonesia maju. Untuk itu pemerintah berkomimen untuk memperkuat dan mempercepat reformasi birokrasi di seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah,” imbuhnya.

Wapres minta seluruh penyelenggara pelayanan publik melakukan akselerasi dan perbaikan pelayanan publik secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

“Lakukan inovasi terbaik dan cara kerja baru untuk menjawab tuntutan masyarakat yang dinamis. Saya minta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk tidak lelah-lelahnya mewujudkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM,” tandasnya.

Plt Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB Jufri Rahman dalam laporannya mengungkapkan apresiasi terhadap unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM tersebut dilaksanakan setiap tahun sebagai rangkaian peringatan Hari Anti Korusi se-Dunia. Hal ini dimaksudkan agar momentum Hari Anti Korupsi se-Dunia mampu menjadi pemicu dan pemacu seluruh instasi pemerintah untuk melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara kongkrit, sistematis dan berkelanjutan.

“Reformasi Birokrasi adalah kebutuhan untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai prasyarat utama akselerasi pembangunan nasional. Predikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM ini diberikan kepada unit pelayanan strategis yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan WBK/WBBM khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” terangnya.

Khusus di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada 18 unit kerja di seluruh tanah air yang berhasil menerima sertifikat WBK/WBM. Selain BBPPMPV Seni dan Budaya, ada 3 unit kerja asal DIY lainnya yang menerima penghargaan tersebut, yakni Benteng Vredeburg, PPPPTK Matematika dan LPMP DIY. (Jan)

BERITA REKOMENDASI