Berikut, Alasan Arif Nurcahyo Laporkan Dugaan Perkosaan Mahasiswi UGM

SLEMAN, KRJOGJA.com – Sosok Arif Nurcahyo sempat dipermasalahkan oleh kuasa hukum terlapor HS dalam kaitan kasus dugaan pemerkosaan dan pencabulan terhadap mahasiswi UGM, AL. Pria yang merupakan Kepala Pusat Keamanan Keselamatan dan Lingkungan UGM tersebut akhirnya angkat bicara perihal laporan yang dilayangkannya ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY tersebut. 

Arif bertemu wartawan di Mapolda DIY Senin (31/12/2018) sesaat setelah dimintai keterangan untuk melengkapi berkas pelaporannya. Kepada awak media, Arif yang juga merupakan purnawirawan polisi berpangkat Komisaris Besar tersebut mengungkap bahwa laporannya dilandasi latarbelakang moral profesional sebagai alumni dan karyawan UGM. 

“Saya melapor dilandasi latarbelakang moral profesional sebagai alumni, karyawan dan kasus ini menyangkut adik-adik saya, mahasiswa UGM. Sebagai profesional saya juga merupakan psikolog dan saya mempertimbangkan sisi psikososial korban, keluarga terduga tersangka maupun UGM. Ini latarbelakang saya melapor,” ungkapnya. 

Diakui Arif, awalnya ia yang merupakan Kepala Pusat Keamanan Keselamatan dan Lingkungan UGM berupaya mempertanyakan kelanjutan kasus tersebut ke Mapolda DIY beberapa waktu lalu. Namun, Polda meminta adanya pihak yang melapor sehingga nantinya bisa ditindaklanjuti ke penyidikan dan kasus bisa terungkap terang. 

“Saya Kepala Keamanan UGM saya awalnya tanya perkembangan surat rektor 79 53 sampai mana kok penyelidikan tok. Secara institusional ini domain kerja saya, bidang tugas saya Kepala Pusat Keamanan Keselamatan dan Lingkungan UGM. Saya bertanggungjawab atas keamanan kampus sehingga saya di sini merepresentasikan kehadiran UGM,” sambungnya. 

Saat ini diakui Arif ada berbagai asumsi muncul melingkupi kasus tersebut. Adanya kepastian hukum menurut dia bisa menjadi rujukan yang nantinya disepakati bersama. 

“Kasus ini menjadi perhatian, otokritik pembenahan di internal UGM sendiri. Peristiwa ada di ranah otoritas akademik dan dugaan ranah hukum yang harus dibuktikan. Saat ini muncul asumsi maka atas dasar moral kita serahkan pada polisi, kalau ada kepastian hukum kita bisa merujuk produk yang harus disepakati,” pungkasnya. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI