Bupati Bantul Dilaporkan Ke Polda DIY

SLEMAN, KRJOGJA.com – Warga RT 07 Gabusan Pasar Tegalrejo Timbulharjo Sewon Bantul melaporkan Bupati Bantul H Suharsono ke Polda DIY, Senin (23/12/2019) petang. Pelaporan tersebut menjadi buntut somasi yang tak digubris Suharsono soal statement penggusuran warga yang disebut ilegal menempati tanah kas desa. 

Aulia Reza Bastian, perwakilan warga mengungkap pelaporan ke Mapolda DIY dilakukan setelah tak ada respon atas somasi selama satu minggu. Tak kurang 30 orang perwakilan warga ikut ke Mapolda DIY untuk melaporkan hari ini. 

“Kami benar-benar serius untuk memperjuangkan hak sebagai warga negara, pelaporan ini merupakan tindak lanjut dari somasi yang telah kami layangkan seminggu lalu. Kami mengambil keputusan sore ini karena sampai pada waktunya tidak mendapatkan respon dari pihak bupati Bantul yakni Suharsono,” ungkapnya pada wartawan. 

Warga menurut Reza sudah menelaah lebih jauh tentang aspek hukum tindakan Bupati Bantul yang menyebut mereka sebagai penghuni liar dan ilegal. Warga pun mengaku siap mengikuti proses hukum selanjutnya. 

“Kami masukkan beberapa hal seperti sengaja menyerang kehormatan/nama baik dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum (tersiar/diketahui orang banyak) sebagaimana dimaksud dalam Pasal (310) ayat (1) KUHP. Kemudian melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui sebagaimana dimaksud dalam Pasal (311) ayat 1, dan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal (27) Ayat 3 UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektornik (ITE),” sambung dia. 

Sebelumnya, diberitakan warga RT 07 Gabusan Pasar Tegalrejo Timbulharjo Sewon Bantul melayangkan somasi pada Bupati Bantul H Suharsono, Jumat (13/12/2019) lalu. Warga merasa gusar lantaran bupati mengeluarkan pernyataan yang dinilai fitnah dan mencemarkan nama baik mereka. 

Seminggu setelah somasi, bupati tak kunjung memberikan respon bahkan siap menempuh jalur hukum untuk menggusur lantaran menilai bangunan di Pasar Tegalrejo tersebut ilegal karena tak sesuai peruntukannya. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI