Butuh Peran Pemda Dukung Kelancaran Mudik

SLEMAN, KRJOGJA.com – Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (PUSTRAL) UGM Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, ST., MT., ATU., IPU menjelaskan untuk Arus Mudik tahun 2019 pemerintah pusat sudah mempersiapkannya dengan sangat baik.
 
Menurut Taufik, pemerintah sudah optimal untuk memberi pelayanan kepada pemudik tahun ini. Hal itu dinilainya dari segi sarana dan prasarana, serta kebijakan. “Persiapannya sudah memenuhi keempat hal utama yang harus dipenuhi dalam transportasi, yakni ketepatan waktu, keterjangkauan biaya, keselamatan, dan keamanan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Taufik mengatakan persiapan itu meliputi perbaikan pelayanan di simpul-simpul, seperti terminal, stasiun, bandara, serta pelabuhan. Perbaikan ini penting mengingat simpul memengaruhi nilai waktu yang vital dalam transportasi. Selain itu, ia juga menerangkan bahwa pengadaan jalan tol baru juga turut meningkatkan pelayanan ini.

Taufik kemudian menyebut arus mudik kali ini bolanya ada di pengguna jalan. “Sekarang tinggal bagian publik, utamanya para pemudik, untuk patuh. Bersikaplah adil dan jangan egois di jalan,” pesannya.

Oleh karena itu, Taufik juga berpesan bagi penegak hukum di jalan agar bersikap adil. Hal itu karena ia mendengar isu bahwa tidak ada pemberian sanksi selama Operasi Ketupat. Jika benar demikian, ia berharap pembiaran semacam itu tidak seharusnya dilakukan. “Pengguna jalan memerlukan contoh baik untuk bersikap adil di jalan,” ujarnya.

Salah satu permasalahan dalam mudik kali ini, sebut Taufik, adalah kurangnya dukungan dari pemerintah daerah, utamanya untuk jalur darat bagi kendaraan bermotor. Ia menjelaskan pemerintah melalui kementeriannya sudah berupaya membangun jalan tol demi kelancaran jalur tersebut. Namun, pemerintah daerah tidak mendukungnya dengan penerapan kebijakan transportasi yang tepat di jalan arteri yang dekat dengan pintu keluar tol.

"Seringnya jalan arteri setelah keluar tol macet. Tidak ada upaya dari pemerintah daerah untuk membuat rekayasa arus lalu lintas atau pelebaran jalan,” keluhnya.

Lebih lanjut, Taufik menyatakan masalah yang lebih besar tidak hanya ketika mudik, melainkan transportasi pada umumnya adalah banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia. Kendaraan bermotor di Indonesia, utamanya roda dua, telah merebut ruang milik jalan sehingga menyebabkan kemacetan.

Hal yang membuatnya lebih khawatir adalah jumlah kendaraan tersebut tiap tahun semakin meningkat. “Kepemilikan kendaraaan bagi masyarakat Indonesia merupakan penanda status sosial mereka,” ujarnya

Ketidakselarasan kebijakan dari kementerian di parlemen, menurut Taufik, juga turut andil terhadap pertumbuhan ini. Ia menyebut ketika beberapa kementerian berusaha mengupayakan kelancaran transportasi, lainnya ternyata sedang mengejar target peningkatan pendapatan negeri di sektor industri otomatif.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Taufik menyarankan beberapa cara untuk membatasi jumlah kendaraan bermotor, seperti pembatasan usia kendaraan dan pelarangan motor di jalan arteri. Namun, menurutnya, hal itu tidak akan tercapai tanpa adanya kerja sama dari berbagai sektor.

“Peran akademisi, terkhusus saya menyebut UGM, juga diperlukan di sini. Hal itu utamanya sebagai contoh bagi masyarakat. Selain itu, akademisi juga dapat berperan aktif melalui pemberian edukasi kepada masyarakat tentang transportasi yang beradab. Bangsa yang maju sekarang yang adil dalam bertransportasi,” pungkasnya. (*)

 

BERITA REKOMENDASI