Cegah Kecurangan, PPK Harus Bebas Pengaruh Parpol

SLEMAN, KRJOGJA.com – Jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman memulai proses pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Salah satu yang ditekankan dalam pembetukan PPK yakni tidak bergabung dalam partai politik (parpol) paling tidak lima tahun belakangan ini. Hal ini untuk menjaga integritas dan kemandirian KPU dalam pelaksanaan Pilkada September mendatang. 

Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi menerangkan, pembentukan PPK berlangsung 15 Januari hingga 14 Februari 2020. Sesuai PKPU Nomor 3 tahun 2017, anggota PPK tidak boleh berasal dari partai politik (parpol). "Dalam PKPU tersebut diatur, PPK tidak menjadi anggota parpol yang dinyatakan dengan surat pernyataan sah. Atau paling singkat lima tahun tidak menjadi anggota partai politik dibuktikan dengan keterangan sah dari pengurus parpol yang bersangkutan," terangnya saat dikonfirmasi, Rabu (15/1/2020). 

Menurut Trapsi, kebijakan ini merupakan regulasi untuk menghindari tarikan politik dari peserta pemilihan. KPU sebagai penyelenggara pemilu membutuhkan intregitas yang kuat. "PPK tiap kecamatan ada lima orang. Jadi untuk Sleman total ada 85 orang PPK," ujarnya.

Trapsi menerangkan, PPK berperan menjadi penyelenggara pemilihan di level kecamatan. Sehingga di semua tahapan, PPK yang melaksanakan semua tahapannya. Mulai dari pemutakhiran data pemilih, sosialisasi hingga mengkoordikasikan pemungutan suara dan rekapitukasi suara di tingkat kecamatan.

"Kami tentunya berharap, PPK yang terpilih mempunyai kualitas baik dan berintegritas. Sehingga melakukan upaya sosialisasi ke banyak pihak. Pendaftaran PPK ini bisa dilihat di website resmi KPU dan ditempel juga informasinya di kecamatan," tandas Trapsi, seraya menambahkan, setiap tahapan diadakan bimbingan teknis (bimtek). Termasuk bimtek kepada anggota PPK dan PPS.(Aha)

KPU

BERITA REKOMENDASI