Dana Keistimewaan Harus Sampai Desa

SLEMAN (KRjogja.com) – Setelah berlakunya UU No 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY rakyat Yogyakarta diharapkan dapat ikut menikmati anggaran senilai Rp  500 miliar. Karena muara dari disahkannya UUK DIY bukan hanya penetapan semata. Tetapi bagaimana mensejahterakan rakyat Yogyakarta dengan status istimewanya.

“Untuk dana istimewa dan dana APBD Provisnsi DIY semestinya bermuara kepada masyarakat secara maksimal. Sistem perencanaan harus dibuat agar bisa menjadi saluran ke desa,” ujar Prof Drs Purwo Santoso Phd dalam Diskusi Keistimewaan yang diadakan Center Of Public Policy (CPP) di Hotel Cakra Kusuma Jalan Kaliurang Sleman Yogyakarta, Jumat (2/11).

Prof Purwo juga menilai prosedur penganggaran di birokrasi lebih banyak memikirkan perencanaan mereka sendiri baru kemudian dibuat musrenbang. Dengan begitu musrenbang jarang terealisasi di masyarakat. Untuk itulah sistem perencanaan mesti dirubah agar tepat sasaran.

Sementara Dosen UGM, Arie Sudjito MSi menyatakan, dana keistimewaan harus masuk sampai pemerintah desa dan dusun. “Kita yang sering bicara dana istimewa belum tentu dapat, apalagi tidak bicara. Selama ini ADD ada yang tidak disampaikan ke desa, padahal itu sudah perintah undang undang,” terangnya. (Usa)

BERITA REKOMENDASI