DAU Tertunda, Gaji Pegawai di Sleman Aman

SLEMAN (KRjogja.com) – Kebijakan pemerintah pusat terhadap penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) berdampak ke level bawah. Termasuk Kabupaten Sleman. Dana sebesar Rp 73 miliar tersebut berdampak pada pemangkasan sejumlah kegiatan.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) juga telah melakukan pemetaan. Hal apa saja yang akan dipangkas. Pengadaan mobil dinas untuk pejabat eselon 3, Bimbingan Teknis (Bimtek) dan perjalanan dinas yang sifatnya studi banding sudah pasti akan ditiadakan. Atau setidaknya ditunda terlebih dahulu.

“Selain itu juga ada beberapa kegiatan fisik yang setelah dievaluasi tidak bisa selesai tahun ini. Meski sudah masuk dalam APBD Perubahan, akan ditunda terlebih dahulu. Lebih baik ditunda atau dibangun tahun depan,” kata Kepala DPKAD Dra Rini Murti Lestari Akt MM saat ditemui KRjogja.com di ruang kerjanya, Selasa (30/8/2016).

Meski demikian, Rini memastikan penundaan pencairan DAU tersebut tidak akan berdampak terhadap pelayanan publik. Selain itu belanja pegawai dipastikan aman. Tidak ada penundaan, mengingat itu berhubungan langsung dengan gaji karyawan.

Saat disinggung apakah pihaknya harus mencarikan dana talangan untuk menutup kekurangan dari kegitan yang sudah berjalan. Rini tidak membantahnya. Anggaran tersebut diambilkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Hanya saja, pihaknya belum dapat menyebutkan berapa besaran DAK yang akan digunakan dan untuk kegiatan apa saja.
“Kami belum tahu. Untuk apa saja. Karena sampai saat ini masih dalam pembicaraan,” tegasnya.

DPKAD juga terus berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar segera melaporkan dana untuk apa saja yang tidak digunakan. Termasuk dari legislatif. Mengingat anggaran untuk 23 kali kunker anggota dewan tahun ini mencapai Rp 12 miliar. (Awh)

 

BERITA REKOMENDASI