DPD RI Bahas Bantuan Pemerintah untuk UMKM

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar seminar bertajuk Efektivitas Stimulus UMKM Dalam Menggerakkan Perekonomian di Daerah, di Royal Ambarrukmo, Senin (05/04/2021). Berbagai masukan dan kritik tersampaikan dalam dialog yang banyak membahas kebijakan-kebijakan pemerintah di masa pandemi Covid-19 saat ini.

Dalam seminar tersebut hadir beberapa elemen masyarakat dari UMKM hingga Pedagang Kaki Lima yang ada di DIY. Mereka turut menyampaikan masukan dan pengalaman yang dirasakan dalam masa pandemi setahun terakhir.

Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin, mengatakan pemerintah memang sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk UMKM sepanjang tahun 2020 lalu. Namun begitu, kebijakan masih dirasa perlu diperbaiki agar lebih tepat sasaran dan sesuai yang dibutuhkan para pelaku usaha.

“Kita tahu pandemi ini menerpa dengan luar biasa. Namun kami peecaya di setiap masalah pasti ada peluang, dan kami berupaya menghidupkan UMKM yang secara umum cukup tangguh menghadapi pandemi. Ada usaha yang tutup, namun ada yang berubah dan bergerak. Negara punya skema insentif mulai penurunan tarif pajak dan sudah berakhir, ada relaksasi dan strukturisasi kredit. Ada pula stimulus modal kerja bantuan presiden untuk usaha mikro. Namun, apakah sudah tepat? 2021 ini ada subsidi bunga dan masih ada bantuan presiden untuk produktif,” ungkapnya usai pembukaan.

Pemerintah menurut Mahyudin berupaya mendukung UMKM dan hal tersebut patut diapresiasi serta didukung dengan tetap menerapkan kehati-hatian. Namun begitu, diperlukan adanya masukan konstruktif agar implementasi kebijakan tahun 2021 ini benar-benar tepat dan membantu UMKM bergerak maju.

“Forum ini kami berharap menjadi ruang munculnya masukan konstruktif dan implementatif agar kebijakan pemerintah melalui stimulus UMKM benar-benar meningkatkan kapasitas UMKM. Hal yang belum sempurna perlu disempurnakan dan yang belum baik diperbaiki. Ide dan gagasan kami akan tampung dan formulasikan untuk masukan pemerintah pusat. Kita juga perlu memaksimalkan sistem ekonomi Pancasila mengusung sistem kerakyatan, yakni koperasi,” tandas dia.

Sementara, Srie Nurkyatsiwi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, tak menampik pandemi mendorong perlambatan ekonomi, menekan produksi, ekspor, pariwisata, pendidikan, rumah tangga dan UMKM. DIY menurut dia mendukung perlindungan UMKM dan koperasi yang memang menjadi tonggak ekonomi daerah.

“Perlu kita sadari tantangan UMKM saat ini yakni menuju ekosistem yang menghasilkan produk global. UMKM harus tangguh dan adaptif. Seminar ini menurut kami menjadi bukti kehadiran negara dalam masa-masa sulit, bagaimana mencari solusi terbaik untuk kebijakan,” tandas dia. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI