Dukung Pemulihan Pariwisata, Kapolri Minta Hotel Siapkan Swab Anti Gen

Hal ini menjadi sangat penting mengingat Yogyakarta dikenal sebagai kota wisata, dan tentunya income terbesar adalah income yang terkait dengan sektor pariwisata, Namun tidak hanya dari sektor pariwisata saja tetapi juga dari sektor pertanian dan industri. Untuk itu kita semua harus bekerja keras untuk mengembalikan Yogyakarta menjadi situasi normal dan itu menjadi sangat penting. “ujarnya.

 

Langkah-langkah yang telah dilakukan Polda DIY dalam menindaklanjuti instruksi Presiden, salah satunya dengan pemberlakukan PPKM Mikro dan dari pantauan hasilnya signifikan dibandingkan dengan PSBB dan PPKM, untuk itu betul-betul harus dilanjutkan. Dengan pelaksanaan PPKM Mikro yang tepat bisa mempercepat turunnya penyebaran covid 19 menjadi kondisi normal. Hal ini bisa berjalan seiring dengan pelaksanaan kegiatan vaksinasi. Vaksinasi anggota Polri diutamakan bagi anggota yang mobilitasnya tinggi, seperti bhabinkamtibmas.

 

Selanjutnya Kapolri menyarankan bahwa disetiap hotel disiapkan alat-alat swab antigen, sehingga tamu-tamu yang masuk sudah dalam kondisi sehat, sehingga yang akan menginap dihotel sudah yakin bahwa akan aman, sehingga dapat meningkatkan gairah pariwisata. Selain itu juga dipintu-pintu terminal dan bandara diperketat. Kapolri juga mengapresiasi terhadap pembentukan Kampung Tangguh Nusantara. Vaksin massal telah dilaksanakan di Tanah Abang selanjutnya bisa dilakukan di pasar-pasar yang ada di Yogyakarta. Kapolri optimis dengan uji petik yang telah dilakukan di Posko PPKM Mikro Maguwoharjo Sleman maka Yogyakarta bisa kembali normal. Yogyakarta merupakan daerah bencana sehingga bisa ditambah dana kontijensinya.

 

Adapun penekanan Kapolri yaitu dalam melakukan penegakan hukum harus mempertimbangkan hak asasi manusia, mengurangi sikap arogansi tetapi tetap harus tegas dan humanis. Sesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan wilayah yang ada.Jika yang dilakukan Polri itu baik maka akan membawa isu yang positif terhadap Polri.

 

Polda telah memilah mana Polsek yang dijadikan lembaga resolusi yang hanya melakukan tugas-tugas pencegahan/preventif, dan kalau ada masalah diselesaikan dengan cara restoratif namun jika tidak bisa boleh dialihkan ke Polres namun sesuai aturan-aturan yang ada dan tidak merepotkan masyarakat. Maksimalkan tindakan pencegahan, sambang, kunjungan dan memberikan pemecahan masalah (problem solving) sehingga diharapkan masalah dapat cepat selesai. Kepastian hukum yang diberikan oleh Polri tidak selalu dianggap menjadi sebuah keadilan bagi masyarakat, sehingga harus betul-betul diperhatikan. Harus selektif dalam menerapkan UU ITE sehingga polarisasi yang terjadi di masyarakat dapat dihilangkan. Virtual Police diharapkan dapat betul-betul diberikan dengan modifikasi dari rekan rekan sehingga menarik dan tidak membosankan dan dapat diterima.

 

Mengintegrasikan sistem wilayah dengan sistem yang ada di pusat sehingga antara keduanya dapat terhubung dengan baik. Kapolri juga menyampaikan akan diturunkan tim untuk melakukan pemantauan apakah pelaksanakan kebijakan pusat sudah dilakukan dengan baik dilapangan. Pelayanan publik harus bisa memanfaatkan tekhnologi sehingga akan lebih cepat dan mudah serta memberikan kepuasan kepada masyarakat. (*)

 

BERITA REKOMENDASI