Evaluasi Menyeluruh, Perlu Ada Sertifikasi Pembina Pramuka

SLEMAN, KRJOGJA.com – Komisi D DPRD Kabupaten Sleman meminta kepada eksekutif untuk melakukan sertifikasi bagi pembina pramuka. Mengingat selama ini tidak ada pendataan maupun pembinaan terhadap para pembina pramuka di Kabupaten Sleman.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman HR Sukaptono SH mengatakan, kemarin Komisi D DPRD Kabupaten Sleman melakukan komunikasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Pertemuan itu untuk konfirmasi terhadap kejadian susur sungai siswa SMPN 1 Turi.

“Rapat ini hanya koordinasi dengan Dispora. Jangan sampai kejadian di SMPN 1 Turi tidak terulang kembali,” kata Sukaptono usia rapat koordinasi dengan Dispora, Senin (24/2/2020) malam.

Dalam pertemuan itu, Dewan juga meminta kepada Dispora untuk melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap pembina pramuka. Selain itu juga ada sertifikasi kepada pembina pramuka sehingga bisa terdaftar di Kabupaten Sleman.

“Selama ini tidak ada pelatihan dan pembinaan sehingga tidak ada standardisasi. Padahal kegiatan pramuka sering di luar sekolah. Makanya kami mendorong ada sertifikasi, tidak asal menunjukkan orang sebagai pembina pramuka,” tuturnya.

Di samping itu, dewan juga meminta perlengkapan alat medis di puskesmas, khususnya daerah rawan bencana perlu dilengkapi. Berdasarkan pengalaman kejadian kemarin, peralatan di puskesmas masih minim. “Ini harus menjadi catatan dari eksekutif. Peralatan medis di puskesmas daerah rawan bencana harus dilengkapi. Kalau terjadi sesuatu, penanganan korban bisa lebih optimal dan cepat,” pintanya.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Komisi A DPRD DIY Retno Sudiyanti usai melayat ke rumah salah satu korban, Minggu (23/2/2020) petang. Menurutnya, Pramuka merupakan positif yang mampu membentuk karakter dan kemandirian. Namun, jangan lantas disertai kegiatan yang cenderung berisiko, bahkan sampai menghilangkan nyawa.

“Apalagi ini susur sungai yang umumnya dilakukan orang dewasa yang terlatih dan ahli. Seperti pecinta alam, penelitian dan yang lain. Artinya, kegiatan seperti itu belum waktunya dilakukan oleh anak-anak maupun remaja,” ujarnya.

Untuk itu pihaknya meminta kepada seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan koordinasi. Baik itu Pramuka, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan stakeholder lainnya. Kepada Pemda setempat juga harus ada evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan ekstrakulikuler.

“Kita tahu, Pemkab Sleman sudah melarang kegiatan serupa selama musim hujan. Kita juga akan menindaklanjutinya dengan melakukan evaluasi menyeluruh guna mencari solusi yang lebih konstruktif. Ini penting, karena masyarakat kita ini tinggal di wilayah yang rawan bencana. Bukan hanya ancaman erupsi Merapi saja. Tapi juga potensi yang lain, termasuk banjir,” urainya.(Sni/Awh)

BERITA REKOMENDASI