Forum Lintas Kabag Sleman Mendesak Sekdes Ditarik

SLEMAN (KRjogja.com) – Forum Lintas Kabag Kabupaten Sleman mendesak sekretaris desa (Sekdes) yang konversi PNS maupun PNS yang diperbantukan di desa supaya segera ditarik. Pengisian sekdes dilanjutkan sesuai dengan PP No 18 tahun 2016, yakni perangkat desa, bukan PNS. Sementara Pemkab Sleman sekarang ini masih menunggu hasil pembahasan raperda tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Ketua Forum Lintas Kabag Kabupaten Sleman Kuat menjelaskan, memang sebelumnya berdasarkan PP No 45 tahun 2007 tentang tata cara dan persyaratan sekdes jadi PNS, beberapa sekdes yang berasal dari perangkat desa diangkat menjadi PNS. Bahkan sekdes yang kosong diisi PNS dari Kabupaten Sleman. Namun dengan adanya PP No 18 tahun 2016 tentang perangkat desa, sekdes diangkat oleh kades dari unsur masyarakat yang memenuhi persyaratan.  

"Sementara sekarang ini mayoritas sekdes dijabat oleh PNS baik konversi dari perangkat desa maupun yang diperbantukan di desa. Padahal aturan yang baru, sekdes dari unsur masyarakat, bukan PNS, " kata Kuat saat beraudiensi dengan Bagian Pemdes dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sleman, Kamis (11/8/2016).

Untuk itu, Forum Lintas Kabag di Sleman meminta Pemkab Sleman menarik sekdes ke kecamatan atau ke kabupaten. Sesuai UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PNS harus siap ditempatkan dimana. Mengingat status sekdes sekarang ini sudah PNS, bukan perangkat desa lagi.

"Kami tidak ada tendensi apa-apa. Kami hanya minta Pemkab Sleman menjalankan aturan itu, yaitu sekdes ditarik. Karena sekdes harus diisi perangkat desa. Dulu sekdes sudah dituruti untuk menjadi PNS. Seharusnya sekarang harus mau jika ditempatkan di kecamatan atau kabupaten, " terangnya.

Anggota lainnya, Sugiyatna mengaku, jika sekdes tetap diiisi oleh PNS baik yang konvensi maupun dari kabupaten, akan melanggar hak orang lain untuk mengisi jabatan tersebut. Pasalnya sekdes harus diisi dari unsur masyarakat, bukan PNS.

"Permintaan kami, sekdes PNS ditarik ke kecamatan atau kabupaten. Kalau mau tetap menjadi sekdes, berarti harus melepas PNS-nya. Ini bukan masalah iri atau tidak suka, tapi lebih ke aturan, " kata Sugiyatna. (Sni)

 

BERITA REKOMENDASI