Gakeslab Indonesia ‘Curhat’ Kesulitan Akses TKDN, Antre Panjang hingga Biaya Mahal

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Asosiasi perusahaan alat kesehatan, Gakeslab Indonesia, mencurahkan isi hati mempertanyakan sejumlah kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang diperkirakan dapat berdampak kontraproduktif terhadap kemandirian alat kesehatan di Indonesia. Salah satunya terkait sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebagai syarat pembelian alat kesehatan dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Gakeslab Indonesia, dr Randy H Teguh, mengatakan saat ini, ada beberapa klarifikasi yang perlu dilakukan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikhawatirkan dapat bersifat kontraproduktif terhadap kemandirian alat kesehatan di Indonesia. Randy memberi contoh tentang persyaratan standar mutu alat kesehatan di mana Direktorat Jenderal Falmakes menyatakan bahwa standar mutu alat kesehatan adalah Nomor Izin Edar.

“Namun ternyata kemudian ada standar-standar tambahan yang diminta Rumah Sakit sebagai pengguna alkes, pada saat pengadaan. Standar-standar tersebut hendaknya divalidasi dan dikoordinasikan oleh Ditjen Farmalkes, karena standar mutu alkes memang seharusnya diterbitkan melalui suatu telaah ilmiah yang ketat dengan melibatkan lembaga-lembaga yang kompeten, bukan hanya atas dasar permintaan satu atau dua pihak,” ungkapnya dalam konferensi pers di sela Forum Nasional Business Matching dan Pameran Aksi Afirmasi Peningkatan Penggunaan Produk Alat Kesehatan Dalam Negeri di Hotel Mercure, Rabu (29/06/2022).

Randy menambahkan kondisi produsen alkes menjadi semakin sulit karena saat masalah tentang standar-standar ini masih bergolak, beberapa lembaga pemerintah, rumah sakit dan pejabat pengadaan baik di pusat maupun di daerah sudah mengharuskan adanya sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebagai syarat pembelian alkes dalam negeri. Gakeslab dengan tegas mendukung proses sertifikasi TKDN serta prioritas pembelian produk dengan nilai TKDN minimal tertentu, karena hal ini akan membantu pembentukan eksosistem alkes nasional.

“Kami bahkan sempat mengalami kondisi-kondisi ekstrim di mana alkes dalam negeri produksi anggota kami yang telah memiliki Nomor Izin Edar sebagai Alat Kesehatan Dalam Negeri (AKD) tetapi belum memiliki sertifikat TKDN tidak diizinkan berpameran dan dicap sebagai alkes dalam negeri tempelan, seolah alkes tersebut sebenarnya dibuat di luar negeri tetapi hanya diberi label di dalam negeri,” sambungnya.

Anggota Gakeslab yang saat ini sudah ada di 21 provinsi seluruh Indonesia juga mengaku kesulitan mengejar sertifikasi TKDN karena antrean panjang dan mahalnya harga. Randy mengungkap untuk satu alat saja, harga yang dibebankan bisa mencapai Rp 10-15 juta yang akan sangat membebani produsen alkes dalam negeri juga mengingat sudah ada aturan Nomor Izin Edar AKD atau Alkes Dalam Negeri.

“Tahapan proses tersebut harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan semua pihak, seperti industri, lembaga surveyor dan staf Kemenperin sendiri. Saat ini surveyor yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan survey sertifikasi TKDN hanya dua yakni PT Surveyor Indonesia dan PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo). Kalau ada 10 sampai 11 ribu alat, bisa berapa lama dan harganya bisa jadi sangat mahal, nanti jadi alasan lagi untuk tidak beli produk dalam negeri,” keluhnya.

Gakeslab Indonesia sendiri saat ini terus berusaha bekerja seturut aturan berlaku dengan menjamin Keamanan Kualitas Kinerja dan Ketersediaan (K4) alkeslab yang disalurkan, bukan hanya berfokus memperhatikan pertumbuhan sarana produksinya. Para distributor anggota pun telah memiliki Izin Distribusi Alat Kesehatan (IDAK), mendapatkan pelatihan Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) dan terikat pada Kode Etik GAKESLAB Indonesia.

“Kami berharap agar Rumah Sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya dapat membeli alkeslab dari para distributor yang profesional untuk mencegah terjadinya masalah K4 dari alkeslab yang dibeli. Selain itu, membeli alkeslab melalui distributor berizin dan jalur pengadaan resmi seperti Katalog Elektronik LKPP, akan mencegah bangkitnya mafia alkeslab yang akan merusak harga dan rantai pasokan,” pungkasnya.

Sementara, Ella Siti Alawiyah, Ketua Badan Pengembangan Produsen Alkes Dalam Negeri (BPPADN) Gakeslab Indonesia, menambahkan sampai saat ini sudah ada 110 distributor yang bertransformasi menjadi produsen alkeslab dalam negeri. Hal itu menjadi bukti Gakeslab mendukung pengembangan produksi dalam negeri, termasuk bersinergi dengan pentahelix di seluruh Indonesia untuk mengembangkan industri.

“Kami kolaborasi dengan kampus agar produk-bisa maju ke tahapan berikutnya hingga hilirisasi sampa industri dalam arti dijual ke pasar. Ada 12 universitas kerjasama dengan kami sebagai science technopark mengembangkan inovasi dan alih teknologi seperti UI, UGM, UNDIP, UNAIR, ITS, ITB, UNPAD, ITI, Atmi Solo, UNS, USU dan UMY,” pungkas dia. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI