‘Hibahpreneur’ Marak, Kemenristekdikti Perketat Seleksi Digital Entrepreneur

Editor: KRjogja/Gus

SLEMAN, KRjogja.com – Sederet masalah masih membayangi penciptaan enterpreneur muda, khususnya di bidang teknologi. Padahal, peluang untuk mendirikan start-up atau perusahaan pemula berbasis teknologi masih terbuka lebar di Indonesia.

Satu masalah yang terlihat adalah kurangnya minat anak muda untuk mengembangkan start-up itu sendiri. Bahkan, sebagian besar dari mereka mau menerima dana hibah dari pemerintah tapi tak betul-betul menjalankan perusahaannya.

Hal tersebut terungkap dalam Focus Grop Discussion (FGD) yang dilakukan oleh Direktorat Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Kemenristekdikti dan Inkubator Bisnis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di Eastparc Hotel, Kamis (16/1/2020) siang.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Direktorat Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Kemenristekdikti, Ir Retno Sumekar MSi mengungkapkan, setidaknya 50 persen pemuda yang ikut program Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) hanya mengharapkan dana hibah tapi tak betul-betul menjalankan perusahaannya.

"Sejak awal, kata kunci program ini bukan hanya teknologi bernilai komersial, tapi justru attitude atau sikap dan mental. Itu yang utama. Teknologi bisa nomor dua. Jika inovasinya bagus tapi sikapnya tidak benar ya perusahaannya tak akan jalan juga," paparnya kepada KRjogja.com.

Ia menjelaskan, mereka yang disebut pemburu hibah itu biasanya akan mengikuti banyak program yang memberikan dana hibah. Setelah dapat dana, mereka justru membeli barang-barang yang tak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Karena bersifat hibah, maka mereka tak perlu khawatir untuk mengembalikan uang itu.

"Dari FGD ini, kami jadi memiliki keputusan kuat karena yang kami butuhkan adalah komitmen dari mereka. Jika uang sudah kami turunkan di termin pertama dan tidak menghasilkan, Kemeristekdikti berhak mengganti Direktur Utama (Dirut) perusahaan hingga tidak lagi menurunkan anggaran," kata Retno. Menurutnya, aturan tersebut perlu ditegakkan agar uang negara tidak dihamburkan dengan sia-sia.

Selain mengetatkan aturan, Retno mengungkapkan, pihaknya bersinergi dengan kementerian dan pihak swasta agar mengetahui apakah apakah start-up yang mengikuti program PBBT itu sudah pernah menerima pendanaan atau belum.

"Kami juga menyebut mereka pemburu hibah itu 'hibahpreneur'. Maka, kami berupaya memiliki database agar ketahuan siapa yang pernah menerima funding. Biasanya akan terlihat dari produk yang ditawarkan. Jika mirip, akan kami investigasi," tandasnya.

Sementara, Pimpinan Inkubator Bisnis LPPM UNY, Prof Nahiyah Jaidi Faraz menambahkan UNY juga sedang gencar meningkatkan kualitas inkubator bisnis agar semakin banyak mahasiswa yang menjadi pengusaha muda. (R-1)

 

 

BERITA REKOMENDASI