Indonesia Dorong Harmonisasi Standar Protokol Kesehatan Global, Orang Wajib Sehat Bepergian Antar Negara

Editor: Agus Sigit

SLEMAN, KRJOGJA.com – Negara-negara G20 usulkan harmonisasi standar protokol kesehatan global. Hal tersebut dibahas dalam agenda The 1st G20 Health Minister Meeting and The 1st G20 Joint Finance and Health Ministerial Meeting di Marriot Hotel Yogyakarta, Senin (20/6/2022).

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin mengatakan saat ini, beberapa kemajuan telah dibuat untuk memulihkan perjalanan internasional yang aman dan teratur.  Harmonisasi dokumen informasi terkait COVID-19 atau standar protokol kesehatan sangat penting untuk mempromosikan mobilitas global dan mempercepat pemulihan ekonomi.

“Jadi, nantinya orang bepergian dengan status sehat itu selayaknya kita melewati keimigrasian. Orang dengan dokumen lengkap bisa lewat kalau tidak punya dokumen tidak bisa, nah seperti itu, nantinya yang sehat yang bisa bepergian antar negara, kalau sakit tidak bisa,” ungkap Budi Gunadi dalam sesi konferensi pers di lokasi meeting.

Sementara, Juru Bicara G20 Kementerian Kesehatan RI, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pemerintah mulai melonggarkan pembatasan perjalanan sambil menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko kesehatan. Termasuk juga dengan penerapan pedoman protokol kesehatan.

Harmonisasi dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko sambil mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti epidemiologi penyakit dan kapasitas sistem kesehatan. Beberapa aspek penting dalam harmonisasi standar protokol kesehatan tersebut meliputi aspek politik dan hukum, kapasitas dan keterjangkauan negara, masalah etika, teknis, kemampuan beradaptasi dengan situasi yang berubah cepat, dan penggunaan teknologi.

“Negara-negara G20 akan diundang untuk berpartisipasi dalam proyek percontohan di Global Public Trust Repository. Proyek ini membutuhkan anggota G20 untuk membagikan kunci-publik dan akan disimpan dalam platform repositori sehingga memungkinkan untuk sistem memverifikasi asal-usul sertifikat. Dokumen terkait COVID-19 dari warga negara di negara G20 akan dikenali melalui kode QR di sertifikat pada saat kedatangan dan keberangkatan dengan tetap melindungi privasi dan keamanan data,” terangnya.

Perluasan manufaktur global dan pusat penelitian, pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons untuk pandemi menjadi salah satu agenda dalam memperkuat arsitektur kesehatan global. Nadia juga menyampaikan bahwa hingga pertengahan Februari 2022, di 6 wilayah WHO, pandemi telah menyebabkan sekitar 60.000 kematian akibat omicron BA.2.

“Negara-negara seperti Hong Kong baru-baru ini mengalami peningkatan kematian yang cepat dari varian baru, terutama di panti jompo di mana cakupan vaksinasi rendah. Hal ini menunjukkan bahwa varian baru COVID-19 tetap menjadi ancaman yang signifikan bagi dunia, terutama bagi negara-negara dengan cakupan vaksinasi yang rendah,” lanjut Nadia.

Pelajaran terbesar dalam hal ini adalah kemampuan negara untuk menciptakan akses yang setara terhadap layanan kesehatan, terutama vaksin melalui perluasan manufaktur global dan pusat penelitian, pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons untuk pandemi.

Tuntutan dari komunitas global sudah jelas sejak awal, yakni memastikan distribusi vaksin dan alat COVID-19 lainnya yang adil dan memprioritaskan pekerja garis depan dan orang-orang yang rentan. (Fxh)

G20

BERITA REKOMENDASI