Indonesia Miliki Tanggungjawab Selesaikan Masalah Yerusalem

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Klaim sepihak Presiden Amerika, Donald Trump atas tanah Yerusalem dianggap sebagai dominasi yang berlebihan. Menurut Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jan Darmadi sikap Trump justru membuat rumit rekonsiliasi di tanah Palestina.

Menurutnya posisi Indonesia bisa menjadi motor penyelesaian konflik berkepanjangan ini karena politik luar negeri Indonesia menganut asas netral. Sikap politik netral Indonesia memudahkan diplomasi luar negeri berdasarkan amanah konstitusi yakni politik bebas aktif dengan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Jan menyarankan agar pemerintah meniru langkah politik Presiden Soekarno dalam menyelesaikan konflik negara terjajah. “Bung Karno mewarisi identitas Indonesia sebagai negara yang netral di dunia internasional. Forum Asia Afrika adalah bukti keberhasilan Soekarno dalam memimpin penyelesaian konflik di negara terjajah,” kata Jan disela-sela acara pameran seni Hotel Hyatt Yogyakarta, Jumat (08/12/2017).

Dengan pengalaman Indonesia sebagai wadah penyelesaian negara terjajah, pemerintah bisa memanfaatkan berbagai forum internasional termasuk forum Asia-Afrika. “Ada organisasi Asia-Afrika yang bisa menunjukkan bahwa sengketa ini tidak boleh diputuskan oleh (dominasi) satu negara,” tambahnya.

Asia-Afrika yang sudah merayakan peringatan 60 tahun di kota bandung 2015 lalu menurut jan bisa berperan signifikan menuntaskan masalah Jerusalem. Mekanisme penyelesaian bisa diputuskan kepada 109 negara anggota Konferensi Asia Afrika.

Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan klaim sepihak atas Jerusalem akan dibawa ke Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Istanbul Turki, Rabu (13/12/2017) mendatang. Menurut Jan, apapun model penyelesaiannya Indonesia harus bergerak dan mengambil peran sebagai motor mediasi karena sudah berhasil di era Soekarno.

Hasil pertemuan dengan organisasi internasional juga harus dikawal ke sidang PBB agar menjadi keputusan final. “Klaim Yerusalem secara menyeluruh seharusnya dituntaskan di PBB, sebab PBB adalah wadah semua negara untuk bersatu,” tegasnya.

Hingga saat ini pernyataan Trump sudah menuai kecaman dari berbagai penjuru dunia. Trump didesak menarik keputusan ini karena mengancam perdamaian internasional. Bahkan negara-negara yang menjadi sekutu utama Amerika selama ini seperti Inggris, Prancis maupum Jerman menentang kebijakan kontroversial Trum tersebut. (Van)

BERITA REKOMENDASI