Iuran Naik, Dinkes Ajukan Tambahan Anggaran

SLEMAN,KRJOGJA.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman berencana mengajukan tambahan anggaran untuk mengkaver iur kenaikan BPJS program Peserta Iur Bayar (PBI). Adapun anggaran yang diusulkan Rp 31 miliar untuk tahun 2020 mendatang. Sementara itu peserta BPJS mandiri mengaku keberatan dengan kenaikan besaran iur BPJS meskipun kelas 3 hanya naik sekitar 65 persen.

Kepala Dinkes Sleman, Joko Hastaryo kepada KR

, Selasa (5/11) mengakui kenaikan premi BPJS untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yakni warga miskin memang akan membebani APBD tahun 2020.

"Anggaran yang kami usulkan untuk 1 tahun 2020  mendatang, sangat besar kemungkinan hanya bisa untuk membayar sampai bulan ke 7 (Juli) atau maksimal bulan ke 8 (Agustus) 2020 mendatang. Mau tidak mau bisa tidak bisa harus dicarikan solusi melalui perubahan anggaran tahun 2020 supaya bisa mengkaver 1 tahun. Tapi itu tentu saja sangat tergantung Tim Anggaran Eksekutif dan DPRD," jelas Joko.

Ditambahkannya, semula Dinkes hanya menganggarkan Rp 37 Miliar untuk mengkaver premi BPJS PBI. Dengan kenaikan premi iur ini,  imbuhnya Dinkes mengusulkan tambahan sekitar Rp  31 Miliar pada Anggaran Perubahan 2020. Meski demikian untuk anggaran Rp 31 miliar baru diajukan dan belum ada kepastian.

"Kasus kekurangan dana klaim BPJS ini dialami semua daerah tak terkecuali Sleman. Jadi tidak bisa lain kecuali menerima.  Tetapi kami dari Dinkes Sleman sangat berharap pelayanan BPJS ke warga Sleman semakin baik. Di lapangan makin minim laporan kasus kesulitan mengakses BPJS. Saya sangat berharap jangan mempersulit warga yang memerlukan pelayanan kesehatan," urainya.

Kepala Seksi (Kasi) Kesehatan Khusus dan Penjaminan Kesehatan Dinkes Sleman, Agus Triono, ST menambahkan
merujuk data dari Dinas Sosial Sleman, sebanyak 104 ribu jiwa warga Sleman telah menjadi peserta BPJS kategori Peserta Bayar Iur (PBI) yang pembayaran premi tiap bulan ditanggung oleh Pemkab Sleman melalui Dinkes. Ditambahkannya, 104 ribu jiwa warga yang masuk ke BPJS PBI merupakan warga miskin yang dijamin dengan SK Bupati. Untuk verifikasinya kewenangan Dinsos

"Untuk verifikasi peserta BPJS PBI dilakukan setahun sekali. Dengan SK Bupati seseorang dapat digeser tidak terdaftar lagi karena dianggap sudah mampu. Selanjutnya kuota untuk warga yang masih rentan miskin dan miskin," tambahnya.

Sementara dua penyakit yang terbanyak dikeluhkan menyedot anggaran besar dalam BPJS yakni penyakit kanker dan jantung.

Salah satu peserta BPJS Mandiri kelas 3, Abdulrahman (39) warga Caturtunggal Depok Sleman mengeluhkan kenaikan iur BPJS sangat memberatkan bagi peserta mandiri.
" Meski naik, sebisa mungkin tetap terus ikut karena saya khawatir ancaman pemerintah jika tidak ikut BPJS atau berhenti akan dipersulit tidak bisa mengurus pajak kendaraan, mengurus akta tanah dan sebagainya.

Kalau kedepan naik lagi dan jumlahnya besar tidak tahu apakah ikut atau tidak. Sebelumnya membayar BPJS kelas 3 Rp 25.500/orang, berdua dengan istri jadi Rp 51.000. Sekarang naik lumayan besar jadi Rp 42.000/orang. Berdua dengan istri Rp 84.000/orang. Kalau sudah premi diatas Rp 100 ribu sepertinya mundur saja," urainya.

Supriyanto (43) warga kawasan Wedomartani Ngemplak ya mengaku keberatan menjadi peserta BPJS mandiri meskipun kelas 3. Ia, istri dan dua orang anak harus mengeluarkan lebih dari Rp 150.000/bulan untuk membayar premi. "Tidak semua orang miskin terkaver fasilitas  gakin," tambahnya. (Aje)
 

BERITA REKOMENDASI