Kemenkumham Siap Hadapi Sidang Uji Materi Perrpu Ormas

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham, Prof Widodo Ekatjahjana menegaskan kalau ada yang berpandangan Perppu Ormas dianggap sewenang-wenang, maka itu tidak benar. Ditegaskannya, ketika perpu diterbitkan adalah langkah konstitusional yang harus ditempuh untuk menyelamatkan bangsa dan idoelogi negara.

"Di dalam perppu juga mengatur prosedur pembubaran ormas. Artinya pemerintah tidak serta merta langsung membubarkan ormas," tegas Widodo Ekatjahjana usai menghadiri debat mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Rabu (02/08/2017).

Ia menambahkan, pemerintah menghormati pihak yang keberatan dengan penerbitan Perppu Ormas. Masyarakat dipersilakan untuk menempuh jalur peradilan sebagai bagian dari prinsip negara hukum.

"Kita menunggu jadwal sidang karena masih ada pemeriksaan pendahuluan. Ada dua pemohon yang harus mengubah legal standing setelah mendapat masukan dari hakim MK saat pemeriksaan pendahuluan. Minggu depan ada tiga pemohon lagi sehingga total ada lima pemohon termasuk Yusril Ihza Mahendra yang mewakili HTI," tambahnya.

Sidang perdana akan digelar setelah revisi berkas pemohon diserahkan kembali. Dirjen perundang-undangan merupakan wakil pemerintah dalam sidang uji materi perpu no 2 tahun 2017.

Terkait saksi ahli, Kemenkumham masih belum membuka siapa saja. "Yang jelas pemerintah sudah siap dan yakin penerbitan Perppu langkah yang konstitusional," tegasnya. (*)

BERITA REKOMENDASI