Kesetaraan Layanan Kesehatan Jiwa Perlu Kolaborasi Multisektor

SLEMAN, KRJOGJA.com – Implementasi kebiijakan dan sistem pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia masih terjadi kesenjangan. Kesehatan jiwa masih banyak dipusatkan pada layanan berbasis institusi atau rumah sakit. Sementara layanan kesehatan primer dan pelayanan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat kurang mendapatkan dukungan anggaran dari pusat maupun daerah.

Maliki ST MSIE PhD (Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas) mengatakan, permasalahan mengenai kesehatan jiwa di Indonesia cukup banyak, seperti permasalahan ketidaksetaraan bagi disabilitas dan kurangnya layanan publik yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas.

“Hal ini dapat diatasi dengan kolaborasi multisektor dan strategis serta inovasi-inovasi pemangku kepentingan untuk mewujudkan implementasi kebijakan dan sistem layanan kesehatan jiwa yang setara di berbagai level,” kata Maliki dalam talkshow nasional bertema ‘Menyoal Ketidaksetaraan Implementasi Kebijakan dan Sistem Layanan Kesehatan Jiwa di Indonesia’, Kamis (28/10/2021). Talkshow diselenggarakan secara daring oleh Pusat Rehabilitasi Yakkum sebagai puncak peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2021.

BERITA REKOMENDASI