Kinerja Pelaksanaan PEN di DIY Terus Meningkat

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Kinerja program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 terus meningkat sebagai bagian dari stimulus untuk mendorong perekonomian di DIY. Hal tersebut seiring Belanja Negara di DIY yang semakin terakselerasi sampai dengan akhir Desember 2020. Oleh karena itu, APBN masih menjadi instrumen utama dalam penanganan dampak Covid-19 dan PEN 2021, termasuk bagi wilayah DIY.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY Sahat MT Panggabean mengatakan Postur APBN 2020 telah mengalami perubahan guna melakukan penajaman program penanganan pandemi Covid-19, salah satu fokusnya memberikan dukungan anggaran dalam rangka PEN yang terdiri dari perlindungan sosial, sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda, insentif usaha, dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi. Terkait dukungan perlindungan sosial baik bantuan/subsidi telah tersalur Rp 687,66 miliar untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Rp 719,82 miliar Program Sembako (Reguler dan Covid-19) dan Rp245,52 miliar Bansos Tunai di wilayah DIY sampai dengan akhir Desember 2020.

” Selain itu, telah disalurkan pula Rp356,33 miliar Program Kartu Pra Kerja, Rp541,82 miliar untuk Program Bantuan Subsidi Upah serta Bansos Beras sebanyak 9.195 ton kepada 204.334 Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” ujar Sahat di kantornya, Rabu (10/02/2021).

Sahat menyampaikan pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk menjaga daya beli masyarakat miskin di perdesaan yang terdampak situasi Virus Korona di DIY tahun lalu. Penyaluran BLT Desa di wilayah DIY telah mencapai Rp155,63 miliar kepada 332.062 KPM sampai dengan September 2020. Pandemi Covid-19 ini berdampak cukup besar pada perekonomian DIY yang membukukan pertumbuhan minus 2,69 (ctc) pada 2020.

“APBN akan terus melaksanakan fungsinya sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ini dan pemulihan. Baik dari sisi penerimaaan seperti insentif di bidang perpajakan maupun dari sisi belanja, baik itu belanja bansos, K/L dan Transfer Daerah. Hal ini dimaksudkan guna mengembalikan konsumsi masyarakat dan mengembalikan confident investasi,” tandasnya.

Alokasi anggaran PEN 2021 terbaru sebesar Rp 627,9 triliun yang akan dipergunakan bagi kesehatan Rp 133,07 triliun, perlindungan sosial Rp148,66 triliun, dukungan UMKM dan Koperasi Rp 157,57 triliun maupun insentif usaha dan pajak yang dialokasikan mencapai Rp 47,27 triliun. Selanjutnya, dialokasikan bagi program prioritas sebesar Rp 141,36 triliun.

“Dana dialokasikan guna dukungan pariwisata, ketahanan pangan (food estate), pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pinjaman ke daerah dan subsidi pinjaman daerah, padat karya seluruh K/L, kawasan industri hingga program prioritas lainnya,” imbuh Sahat. (Ira)

BERITA REKOMENDASI