Komisi D Dorong Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis

SLEMAN,KRJOGJA.com – Komisi D DPRD Kabupaten Sleman mendorong kepada Pemkab Sleman untuk memberikan insentif tambahan kepada para tenaga medis yang menangani pasien terjangkit korona.

Mengingat para tenaga medis merupakan garda terdepan dalam penanganan korona sehingga layak diberi penghargaan.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sleman dr Raudi Akmal mengatakan, dalam penanganan virus korona, para tenaga medis menjadi pahlawan dan perlu diapresiasi kinerjanya. Sudah selayaknya, pemerintah daerah memberikan insentif tambahan kepada para tenaga medis yang menangani pasien korona.
“Tugas para tenaga medis sangat berat dalam penanganan korona ini. Mereka menjadi garda awal dalam penanganan, bahkan mereka harus bekerja melebihi waktu sewajarnya. Belum lagi keluarganya pun mencemaskan keadaan anggota keluarganya yang menjadi tenaga medis dalam kondisi ini. Sudah sepantasnya Pemkab Sleman memberikan insentif tambahan kepada mereka,” kata Raudi kepada KR, Minggu (22/3).
Dikatakan, pemberian insentif tambahan itu dapat diambilkan dari dana tak terduga di Kabupaten Sleman. Dana tak terduga sangat dimungkinkan digunakan untuk mempercepat penanganan virus korona di Kabupaten Sleman.
“Saya rasa dana tak terduga di Kabupaten Sleman cukup untuk memberi insentif tambahan bagi tenaga medis. Kalau kurang, nanti bisa dianggarkan kembali dalam APBD perubahan,” terangnya.
Di samping itu, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyediakan alat pelindung diri (APD) seperti masker, baju khusus dan lainnya. Dengan harapan para tenaga medis dalam menjalankan profesinya dapat bekerja dengan tenang dan optimal.
“Bagamaina para tenaga medis bekerja dengan kalau APD tidak tersedia secara lengkap. Padahal itu sangat vital. Makanya kami mendorong Pemkab untuk menyediakan APD itu,” tegasnya.
Menurutnya, sekarang ini mulai banyak masyarakat berstatus Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Hal itu membuat masyarakat harus melakukan isolasi mandiri di rumah. Pemerintah daerah perlu menjamin ketersedian pangan bagi masyarakat, khususnya warga tak mampu.

“Bagi warga mampu mungkin tak begitu masalah. Tapi bagi warga tak mampu, selama 14 hari isolasi akan bermasalah karena ada masyarakat kalau tidak bekerja, tak bisa makan. Pemerintah harus hadir untuk mengantisipasi hal itu,” pintanya. (Sni)

BERITA TERKAIT