Kontraktor Indonesia Diprediksi Tinggal 20 Persen, ASKONAS Kumpulkan Anggota di Yogya

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Asosiasi Kontraktor Nasional (ASKONAS) mengumpulkan anggotanya di Yogyakarta, Kamis (04/11/2021). Mereka membahas isu terkini terkait Peraturan Pemerintah 5 tahun 2021 dan Peraturan Menteri PUPR 6 tahun 2021 sebagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan mempengaruhi industri kontraktor Indonesia.

Mofa Caropeboka, Ketua Kompartemen Bidang Organisasi ASKONAS, mengatakan apabila diberlakukan, PP nomor 5 dan Permen nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko akan memangkas habis jumlah kontraktor di Indonesia. Pihaknya memprediksi, dari sekitar 100-an ribu kontraktor hanya akan tersisa 20 persen saja.

“Akan ada audit serius, mungkin nanti akan lebih ditakuti petugas pajak daripada pihak lainnya. Aturan baru itu mensyaratkan terkait peralatan, SDM dan pengalaman kerja. Alat dibuktikan punya dia, sekarang misalnya banyak yang punya tapi bukan atas nama perusahaanya. Ini kaitan dengan pajak dan dibuktikan dengan neraca keuangan juga,” ungkapnya pada wartawan di Hotel Royal Ambarrukmo.

Saat ini diakui Mofa, masih banyak kontraktor yang tidak taat administrasi, misalnya saja dengan menyewakan nama perusahaan untuk dikerjakan pihak lain, ataupun sebaliknya. Hal tersebut nantinya tak bisa lagi dilakukan apabila aturan pemerintah tersebut disahkan dan berlaku.

“Nah, karena itu kami kumpulkan anggota kami di Yogyakarta untuk sosialisasi, jadi harapannya dari Sabang sampai Merauke 17 ribu anggota kami bisa survive dan bergerak maju dengan lebih baik,” tandas dia.

M Lutfi Setiabudi, Ketua Umum DPP ASKONAS, menambahkan pihaknya serius mengedukasi anggota agar memiliki pemahaman secara utuh untuk bergerak ke depan terutama ketika aturan pemerintah diberlakukan. Ia tidak ingin satupun anggotanya tertinggal atau gulung tikar karena kekurangpahaman terkait implementasi detail aturan tersebut.

“Kami menangkap peluang bahwa di sini profesi kami diangkat tinggi oleh pemerintah. Pemerintah memaksa kita semua untuk menjadi profesional. Memang masih ada aturan yang tumpang tindih, namun kami ASKONAS ingin mempersiapkan diri,” terangnya.

Sementara, pakar hukum, Budi Danarto, menyebut adanya disharmonisasi aturan dari Undang-Undang Cipta Kerja dengan peraturan pemerintah nomor 5 2021 dan Peraturan Menteri PUPR nomor 6 2021. Peraturan dinilai menyulitkan industri kontraktor dalam negeri untuk bergerak maju.

“Ini adalah turunan UU Cipta Kerja. Tapi ada hal yang punya tujuan berbeda dari Cipta Kerja. Salah satu untuk mempermudah, mendapatkan akses berusaha juga mencipta lapangan kerja. Tapi problem yang muncul justru sebaliknya, memperketat perijinan berusaha, ini yang kemudian jadi persoalan,” tandas dia. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI