Kuasa Hukum Bendahara YIS Menyatakan Dakwaaan Jaksa Kabur

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Kuasa hukum Supriyanto, bendahara Yogyakarta Independent School (YIS) menilai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak jelas atau kabur. Pasal 266 ayat 1 KUHP tentang tentang memalsukan keterangan pada akta otetik tidak dapat didakwakan terhadap Supriyanto. Pasalnya ijazah atau nilai yang ada adalah asli dan terdaftar sesuai SE Kemendikbud.

“Terdakwa menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik adalah perbuatan ghoib atau tidak pernah ada karena ijazah tahun ajaran 2015/2016 itu asli dan terdaftar di Dinas Pendidikan DIY. Nilai di ijasah adalah sah dan sesuai SE Kemendikbud,” tegas kuasa hukum terdakwa, Odie Hudiyanto SH di hadapan majelis hakim yang dipimpin Adhi Satrija Nugroho SH dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sleman, Selasa (07/08/2021).

Ia mengatakan sebagai bendahara sekolah terdakwa tidak punya kewenangan untuk menyuruh staf atau guru. Selain itu mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diajarkan secara terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya.

“Hal ini disebabkan tahun ajaran 2015/2016 adalah masa transisi setelah terbit aturan Permendikbud Nomor 31 Tahun 2014. Sekolah International seperti YIS perlu waktu untuk menyesuaikan dan melaksanakan Permendikbud Nomor 31 Tahun 2014 itu,” kata Odie Hudiyanto membacakan eksepsinya.

Odie Hudiyanto mengatakan, JPU menyatakan peristiwa hukum terdakwa menyuruh kepada Hanna dan Anna Indah Sylvana untuk memasukan keterangan palsu dalam suatu akta otentik terjadi pada Oktober 2016. Padahal ijazah tersebut sudah dikeluarkan SD Karitas dengan nilainya tertanggal 8 Juni 2016.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil maupun uraian yang disampaikan, kuasa hukum memohon kepada hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menerima eksepsi dari terdakwa. Ia juga memohon hakim untuk menyatakan dakwaan terhadap Supriyanti batal demi hukum atau setidak-tidaknya menyatakan dakwaan JPU tidak diterima.

Dalam sidang sebelumnya, JPU Siti Murharjanti SH menyatakan terdakwa bertanggungjawab atas munculnya nilai 75 pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Padahal dua mata pelajaran itu tidak diajarkan di sekolah bertaraf internasional tersebut.

Jaksa mengatakan dalam perkara ini terdakwa melibatkan seorang guru dan dua orang staf. Guru Kimia bernama Joko Susilo diminta terdakwa untuk menguji tes praktek Agama Islam serta memberikan nilai kepada Ade dan siswa lain Fno.

Sedangkan dua orang staf YIS bernama Hanna dan Anna Indah Sylvana juga dilibatkan dalam upaya membuat nilai ijazah palsu. Hanna diperintahkan untuk merekap nilai, sedangkan Anna Indah Sylvana ditugaskan menuliskan ijazah dengan tulisan tangan. (Van)

BERITA REKOMENDASI