Lapas ‘Over Capacity’, Pakar Hukum UGM: Pencuri Ayam Kerja Sosial Saja

Editor: KRjogja/Gus

SLEMAN (KRjogja.com) – Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengeluhkan kurangnya kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di wilayah Indonesia di mana saat ini jumlah narapidana jauh lebih besar daripada kapsitas sel. Hal tersebut mendapatkan perhatian dari pakar hukum UGM Hifdzil Alim.

Menurut Hifdzil, Kemenkumham seharusnya mendorong adanya penyempurnaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait pasal-pasal yang mengatur tindak pidana ringan. "Misalnya saja maling ayam diberikan sanksi kerja sosial dan wajib lapor setiap hari dengan pengawasan penuh dari penegak hukum," ungkapnya.

Hifdzil juga beranggapan bahwa masih banyaknya narapidana kasus narkotika yang berada di lapas menjadi satu alasan mengapa lembaga pemasyarakatan over kapasitas saat ini. Menurut dia, seharusnya narapidana khususnya pengguna narkoba tidak boleh ditempatkan di lembaga pemasyarakatan karena tak menyembuhkan mereka.

"Data kami, penghuni lapas pengguna narkoba mencapai 22 ribu, seharusnya mereka ada di rehabilitasi bukan di lapas. Kalau ditempatkan di lapas dan mereka malah bisa berubah menjadi pengedar karena kumpulnya bersama pengedar juga," imbuhnya.

Kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan ini menjadi satu alasan Kemenkumham merevisi PP no 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Narapidana akan mendapatkan banyak remisi saat momen tertentu seperti hari raya, jasa pada negara dan alasan kemanusiaan. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI