Mahasiswa Hukum DIY Bahas Pengajuan PK, Perlu Dibatasi?

Editor: Agus Sigit

SLEMAN, KRJOGJA.com – Mahasiswa Ilmu Hukum dari beberapa kampus DIY mengikuti diskusi bertajuk Perlukah Pengajuan Peninjauan Kembali Dibatasi” : Antara Pengebirian Hak Asasi Manusia versus Matinya Rasa Keadilan yang digelar oleh Samwisesa di Lembah UGM, Sabtu (28/5/2022). Mereka membahas hal menarik, seperti beberapa kasus yang dirasa tak berjalan semestinya dengan garis besar perlukah Peninjauan Kembali (PK) dibatasi.

Hadir sebagai pembicara yakni Dr Arief Setiawan dari UII Yogyakarta, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Dr Sigid Riyanto dan pengamat komunikasi politik dari Nusakom Pratama Institut Dr Ari Junaedi.

Para narasumber mempertanyakan masih adanya pembatasan PK walaupun Mahkamah Konstitusi telah memberikan ruang untuk PK lebih dari satu kali. Artinya, ada rasa pesimis para pencari keadilan akan mendapatkan keadilan yang hakiki.

“Ternyata pemahaman para hakim pemutus keadilan apalagi hakim agung dalam mengimplementasikan PK lebih dari satu kali masih kurang,” ungkap Arief Setiawan.

Beberapa kasus juga dibahas dalam diskusi seperti kasus Sengkon-Karta pada era 1970-an, lalu kasus kopi sianida Jessica Wongso (awal 2016) dengan “tersangka” Jessica Wongso, masih terus meninggalkan tanda tanya. Jessica kini terus menunggu datangnya keadilan mengingat kejelasan perkara ini masih “abu-abu”.

Dibahas pula kasus pembunuhan ibu Titi dan anaknya Amel di Subang (18 Agustus 2021) atau dugaan pembunuhan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) asal Yogyakarta, Akseyna yang ditemukan tenggelam di Danau UI, yang sudah 7 tahun menggantung.

Banyak pencari keadilan yang kemudian dinilai gagal menggapai keadilan yang hakiki sementara upaya untuk pengungkapan fakta baru atau (novum) kandas dengan aturan yang membelenggu. Peninjauan Kembali merupakan salah satu bagian dari upaya hukum luar biasa, disamping upaya kasasi, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Disebut sebagai upaya hukum luar biasa karena Peninjauan Kembali (PK) hanya bisa dilakukan apabila seluruh upaya hukum biasa, yakni banding dan kasasi, telah dilakukan. Sehingga, pada esensinya PK merupakan sarana bagi terpidana atau ahli warisnya untuk memperoleh keadilan dan melindungi kepentingan terpidana,” sambung Arief.

Mengingat pentingnya PK sebagai upaya mencari keadilan bagi terpidana, akhirnya Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 34/PUU-XI/2013, mempertegas bahwa pengajuan peninjauan kembali pada perkara pidana tidak seharusnya dibatasi jumlah pengajuannya. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menguraikan permintaan PK hanya dapat dilakukan satu kali saja, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

“Konsekuensi dari putusan ini, terpidana sekarang dapat mengajukan permohonan PK lebih dari satu kali sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa PK merupakan pengejahwantahan hakikat proses peradilan perkara pidana yang pembuktiannya harus meyakinkan hakim mengenai kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau kebenaran materil, yaitu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat keraguan. Dalam mencapai kebenaran materil ini, tidak seharusnya ketentuan yang bersifat formalitas membatasi upaya terpidana dan hakim untuk mencari keberanan materil,” lanjut Ari Junaedi.

Salah satunya pembatasan pengajuan permohonan PK hanya satu kali, di mana Mahkamah Konstitusi berkeyakinan bahwa keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (berupa PK) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI