Menelusuri Posko Merapi SAR DIY, Bekerja dengan Hati Meski Tanpa Gaji

Editor: Ivan Aditya

Selama dua hari, Selasa-Rabu (23-24/3), wartawan KR Wawan Isnawan dan fotografer Surya Adi Lesmana menelusuri pos pantau SAR DIY di kawasan ‘sabuk Merapi’ bagian selatan. Penelusuran diawali dari Posko Wonokerto hingga Posko Butuh. Dari barat sampai ujung timur. Berikut laporannya.

JIKA tidak digerakkan oleh hati, sangat boleh jadi mereka — anggota SAR DIY dari berbagai komunitas relawan itu — tidak akan sanggup bertahan berbulan-bulan memantau pergerakan aktivitas Gunung Merapi: meninggalkan rumah istri dan anak untuk melakukan patroli, mencatat aktivitas Merapi dan membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya erupsi Merapi, terutama di kawasan rawan bencana (KRB).

“Mereka bergerak dengan hati meski tanpa gaji,” kata Komandan SAR DIY Drs Brotoseno MSi, diiyakan anggota SAR DIY yang mendampingi.

“Saya juga tidak pernah mengingatkan siapa yang piket di posko, sebab mereka punya kesadaran sendiri tanpa harus diingatkan,” katanya pula.

Lima posko pantauan Merapi didirikan SAR DIY di lima titik: Wonokerto, Hargobinangun, Kali Kuning, Cangkringan dan Butuh yang berbatasan dengan wilayah Klaten. Sedangkan untuk Posko Safety Officer (SO) dan Posko Pancal Mubal (khusus untuk penanganan bencana di luar Merapi) berada di kantor SAR DIY.

Kecuali Posko Aju Kali Kuning, empat posko lainny didirikan setelah Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta melalui Surat No.532/45/BGV.KG/2020 menaikkan status Gunung Merapi dari Level ll Waspada ke Level II Siaga, tertanggal 5 November 2020.

Menurut Brotoseno sesua prinsip mitigasi SAR DIY, apabila BPPTKG menaikkan status Merapi dari Waspada ke Siaga maka SAR DIY harus menempatkan satu tingkat di atasnya dari Siaga ke Awas. Dengan demikian, ketika terjadi erupsi Merapi, SAR DIY sudah siap melakukan evakuasi, khususnya di daerah rawan.

Legalitas SAR DIY sebagai suatu lembaga di Daerah Istimewa Yogyakarta, menurut Brotoseno, diatur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 44/TIM/2013 tentang Pembentukan TIM Search And Rescue Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 13 Juni 2013.

SAR DIY, lanjut Brotoseno, merupakan satu-satunya tim SAR yang mendapat SK Gubernur DIY. Meskipun demikian, untuk biaya operasional SAR DIY tidak pernah minta bantuan dari pemerintah. Kecuali beberapa peralatan rescue pinjam dari BPBD DIY.

Tapi jangan lantas berpikir, inisiasi mendirikan posko pantauan Merapi itu karena dana operasional SAR DIY melimpah. Sama sekal tidak. Semua aktivitas dilakukan dengan ikhlas, dan atas nama kemanusiaan di sela kesibukan kuliah maupun bekerja.

Dari penelusuran di lima pos pantau SAR DIY, untuk operasional Posko Merapi SAR DIY tidak ada dana khusus. Dana untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari berasal dari donatur, patungan anggota maupun sumbangan sukarela warga setempat melalui kotak maupun galon kecil air mineral yang ditempatkan di pintu masuk posko. “Dana di kotak itu tidak pernah habis untuk mencukupi kebutuhan makan, karena ada saja yang membantu,” kata salah seorang relawan terharu.

Bahkan pulsa listrik di Pos Aju Kali Kuning tercatat lebih dari cukup. Persediaan beras juga demikian. Itu semua berasal dari sumbangan warga dan donatur yang mengapresiasi keberadaan Posko Merapi SAR DIY.

Dari pengakuan koordinator lapangan, untuk makan sehari-hari tidak ada masalah. Bantuan demi kelangsungan posko terus mengalir. Ada warga yang berbagi ketela. Tak sedikit anggota yang membawa beras. Malah ada anggota yang membawa walang, bebek, dan kelinci untuk lauk pauk.

Berdasarkan pengakuan warga setempat, keberadaan Posko Merapi SAR DIY member rasa aman dan nyaman. Makanya, khusus untuk posko di Butuh, warga dengan sukarela mempersilakan rumahnya dipakai untuk pos pantau. Warga juga yang membersihkan dan mengecat rumahnya dengan warna oranye sesuai seragam SAR DIY. Begitu pula Posko SAR DIY di Cangkringan dan Kali Kuning. Sedangkan untuk tenda berukuran besar pinjam dari BPBD DIY, kecuali tenda di Posko Merapi SAR DIY di Hargobinangun.

Tidak ada kata bosan dan bermalas-malasan ketika anggota mendapat giliran piket. Dalam kondisi hujan dan panas jadwal piket tetap berjalan. Spirit mereka dipompa oleh kenyataan pahit saat erupsi Merapi tahun 2006 dan 2010. Dahsyatnya letusan Merapi ketika itu memakan banyak korban jiwa. Rumah hancur terbakar dan sebagian tertimbun material letusan.

Eloknya, setiap piket mereka tidak lepas dari sepatu, seragam dan atribut lainnya. Semua anggota benar-benar menjaga kesiapsiagaan karena bencana datang tiba-tiba tanpa memberitahu terlebih dulu.

Dalam keseharian mereka juga melakukan patroli di sejumlah wilayah seiktar posko. Mereka mencatat dan memantau warga yang memasuki kawasan rawan bencana untuk mencari rumput. Setiap posko juga mempunyai data jalur khusus evakuasi warga, dan Jumlah warga yang rentan. Bahkan data warga yang sakit maupun sedang hamil pun semua tercatat. Memang sangat rinci. Data tersebut dibutuhkan ketika evakuasi apabila terjadi erupsi. Warga yang rentan itulah yang akan mendapat perhatian khusus di saat evakuasi.

Dari lima posko, khusus untuk posko Wonokerto dan Hargobinangun banyak melibatkan warga sekitar yang sudah terlatih dan berpengalaman. Tapi untuk Pos Aju Kali Kuning, Posko Cangkringan dan Butuh melibatkan anggota SAR DIY dari Gunungkidul, Bantul dan Kota Yogya. Posko Aju Kali Kuning juga melibatkan Resimen Mahakarta baik alumni maupun yang masih aktif.

Setiap Posko Merapi SAR DIY diperkuat 22 personel (termasuk komandan regu) yang dibagi dalam dua shift, masing-masing shift 12 jam. Total sekarang ini ada 142 regu,” kata Brotoseno.

Kecuali itu, setiap posko juga diperkuat Safety Officer (SO). Khusus SO ini tidak selalu berada di Posko Merapi SAR DIY melainkan di kantor SAR DIY (Posko Pusat) di Jalan Tentara Zeni Pelajar No 1b Bumijo, Jetis, Yogya.

SO bertugas mengumpulkan dan mengolah data aktivitas Gunung Merapi dari masing-masing posko untuk kemudian menyarankan tindakan apa yang mesti dilakukan oleh anggota di tiap posko.

Sedangkan untuk fasilitas posko, masing-masing dilengkapi alat komunikasi standar khususnya untuk memantau aktivitasMerapi setiap harinya dan perlengkapan P3K. Semua posko mitigasi juga dilengkapi ambulan dan mobil patroli atau operasional.

Dari pantauan Posko Merapi SAR DIY pula diketahui bahwa selama 12 jam pada Kamis (4/3) pukul 20.00 hingga Jumat (5/3) pukul 08.00 terjadi guguran lava Merapi sebanyak lebih 150 kali. Dari guguran lava sebanyak itu memang tidak berdampak pada warga masyarakat, tapi ancaman itu membuat SAR DIY terus meningkatkan kewaspadaan.

Brotoseno menambahkan, Posko Merapi SAR DIY sengaja ditempatkan di zona aman berjarak lebih 5 kilometer dari puncak Merapi. Terutama di daerah yang mudah dijangkau warga masyarakat. Sebab berdasarkan pengalaman erupsi tahun 2006 dan 2010, suasana jalanan ketika itu sangat kacau. Warga bingung mau lari kemana. Tugas anggota SAR DIY, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah mengarahkan warga ke jalan raya dan menjauhkan warga dari sungai yang menjadi aliran lava Merapi.

Rasan-rasan dari warga yang sempat didengar anggota SAR DIY, warga justru berharap Merapi segera meletus tapi tidak menimbulkan korban jiwa dan material. Dengan demikian kondisi masyarakat kembali pulih tanpa disertai rasa was-was.

Memang, seperti dikatakan Brotoseno, kenaikan status sejalan dengan aktivitas Merapi membuat warga masyarakat di sekitar Merapi merasa khawatir. Pendapatan warga masyarakat terutama yang diperoleh dari sektor pariwisata menurun drastis, karena objek pariwisata ditutup. Lebih memprihatinkan lagi sekarang sedang pandemi Covid- 19.

Makanya, dalam kesempatan rapat koordinasi bersama BPBD DIY, Selasa (23/3) siang di Cangkringan, Brotoseno mempertanyakan kenaikan status Merapi dari Normal menjadi Normal Aktif, Waspada kemudian Siaga. “Apa bedanya enam bulan lalu dengan sekarang? Kenapa tidak status Merapi ditetapkan Normal Aktif? Ini saya katakana kaitannya untuk membangun rasa bela terhadap warga lereng Merapi yang ekonominya turun drastis karena Covid-19 dan Merapi. Maka turunkan saja statusnya menjadi Normal Aktif,” kata Brotoseno.

Kalaupun nanti statusnya ditetapkan menjadi Normal Aktif, menurut Brotoseno, SAR DIY tetap tidak akan menarik anggotanya dari Posko Merapi. Karena bagi SAR DIY, ketika statusnya Normal Aktif, SAR DIY menaikkan status setingkat di atasnya menjadi Waspada, dan ketika statusnya Waspada, SAR DIY menempatkannya sebagai status Siaga. “SAR DIY harus menempatkan satu tingkat di atas status yang ditetapkan instansi terkait, karena itu merupakan prinsip mitigasi SAR DIY,” katanya.

Menurut Brotoseno, masalah status ini memang pernah didiskusikan bersama instansi terkait. Diketahui bahwa penetapan status dari Normal menjadi Normal Aktif kemudian naik menjadi Waspada dan Siaga itu karena alasan kemanusiaan. “Logikanya memang benar, lebih baik masyarakat diungsikan meski tidak terjadi apa-apa daripada tidak diungsikan tapi teriadi apa-apa,” katanya.

Padahal, logika instansi terkait seperti dikatakan selama ini bahwa semakin sering terjadi luncuran yang terukur seperti sekarang ini, kecil kemungkinan terjadi letusan. “Jika logikanya seperti itu, kenapa tidak diturunkan saja statusnya menjadi Normal Aktif?” kata Brotoseno.

Erupsi Merapi maupun gempa bumi memang tak ada yang tahu kapan bakal terjadi. Tapi boleh kita berharap bencana yang terjadi tidak menimbulkan korban jiwa dan materi. (Wan/Sal)

BERITA REKOMENDASI