OJK Bakal Atur Ulang dan Sosialisasikan Pinjol Legal

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Keberadaan industri teknologi keuangan peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) legal masih diperlukan masyarakat, khususnya fasilitasi pembiayaan atau kredit produktif bagi pelaku usaha mikro kecil. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mendesain manfaat dari kehadiran fintech sehingga bisa memahami keberadaan fintech guna melindungi masyarakat sekaligus mengoptimalkan peran fintech itu sendiri.

OJK melalui Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID) DIY akan lebih masih melakukan sosialisasi literasi keuangan terkait pinjol legal tersebut yang menyasar seluruh lapisan masyarakat sebagai salah satu upaya pencegahan agar tidak terjerat pinjol ilegal. OJK selaku regulator pun sepakat akan melakukan penyempurnaan peraturan fintech tersebut.

Kepala OJK DIY Parjiman mengatakan keberadaan financial technology (fintech) yang legal tentunya masih diperlukan oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan capaian akumulasi pinjaman pembiayaan yang dilakukan fintech telah mencapai lebih dari Rp 270 triliun sampai sekarang.

“Saya kira demand atau permintaan masyarakat akan fintech sangat besar dan harus tetap diakomodir. Dengan demikian kita sepakat tentunya dengan penyempurnaan ketentuan-ketentuan atau peraturan terkait fintech itu sendiri,” ujarnya di The Alana Yogyakarta Hotel and Convention Center, Senin (20/12/2021).

Parjiman menyatakan OJK pun sepakat akan meningkatkan sosialisasi fintech lebih masif kepada semua lapisan masyarakat dan berkolaborasi dengan berbagai pihak maupun stakeholder terkait yang tergabung dalam SWID DIY. Pihaknya mengakui masih kurangnya informasi terkait pinjol yang marak saat ini, sehingga perlu dilakukan sosialisasi lebih masih.

“Kami sepakat berkolaborasi dalam SWID DIY mengencarkan sosialisasi pinjol legal lebih masih kepada semua kalangan masyarakat, khususnya pinjaman produktif. Yang diketahui masyarakat adalah pinjaman yang sifatnya konsumtif atau multiguna selama ini, ternyata hampir separuh pinjamanan fintech merupakan pinjaman produktif,” tuturnya.

Kepala OJK DIY ini menyebut pinjaman fintech yang produktif ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro kecil yang memang menjadi mayoritas usaha yang ada di tanah air. Untuk itu, OJK bersama-sama SWID DIY akan menindaklanjuti program sosialisasi literasi fintech legal khususnya pinjaman produktif pada 2022 mendatang.

“Kami sudah menutup sekitar 3.734 pinjol ilegal, hari ini ditutup besok muncul 10 pinjol ilegal dan seterusnya. Itulah kenapa dampak masifnya perkembangan teknologi yang tidak bisa dibendung dan telah banyak dimanfaatkan masyarakat, salah satunya pinjol,” tandas Direktur Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Tris Yulianta.

Tris mengaku pihaknya memiliki tim siber untuk mengawasi dan memonitoring fintech yang legal dan ilegal, namun belum ada ketentuan teknis. Namun, pihaknya tidak lantas berdiam diri dengan berupaya melakukan penyempurnaan ketentuan sebagai salah satu upaya pencegahannya.

“Kami juga tengah melakukan koordinasi dengan Google, semua fintech pendanaan harus melampirkan surat izin OJK yang mudah-mudahan bisa segera keluar secepatnya. Upaya pencegahan lainnya, kita lakukan sosialisasi literasi keuangan yang langsung menyasar masyarakat khususnya masyarakat rentan termasuk UMKM,” pungkasnya. (Ira)

OJK

BERITA REKOMENDASI