Pelaku Pungli Tiarap, Wisatawan Berdatangan

SLEMAN, KRJOGJA.com – Diamankannya belasan pelaku pungli di Wisata Petilasan Mbah Maridjan dan Bunker Kaliadem, Cangkringan Sleman, membawa dampak positif. Kini wisatawan mulai berdatangan di objek wisata kawasan lereng Merapi tersebut.

Kapolsek Cangkringan Polres Sleman Polda DIY AKP Samiyono didampingi Kanit Reskrim Ipda Lilik Mulyadi SH MH mengatakan, setelah diamankannya pelaku pungli, kini Wisata Petilasan Mbah Maridjan dan Bunker Kaliadem, mulai didatangi wisatawan. Mereka tidak lagi dihantui pungli karena para pelaku sudah tiarap. "Dengan diamankannya pelaku pungli beberapa hari lalu, membawa dampak positif. Saat ini wisatawan mulai berdatangan,” ungkap Kapolsek, Rabu (13/11).

BACA JUGA :

Dibongkar, Praktik Pungli Wisata di Kaliadem

Soal Pungli di Kaliadem, Kades Siap Revisi Perdes!

Terkait pungli Rp 60.000 dengan dalih jasa pemandu wisata, menurut Kapolsek, hal itu tidak ada aturannya. ”Para pelaku mengatasnamakan Perdes, padahal Perdes baru diajukan dan sampai saat ini belum ada dan masih proses. Nominal Rp 60.000 itu kesepakatan mereka sendiri,” tandas Samiyono.

Ipda Lilik menambahkan, para pelaku pungli juga memasang rambu, yang isinya batas kendaraan pengunjung wisata. Lagi-lagi, mereka mengatasnamakan Perdes Nomor 20 Tahun 2017. Dengan dipasangnya rambu itu, maka wisatawan tidak diperbolehkan naik ke lokasi wisata menggunakan kendaraan pribadi, namun harus menyewa kendaraan bermotor milik warga. Jasa sewa kendaraan, menjadi satu paket dengan jasa pemandu wisata sebesar Rp 60.000 yang dipungut tiap wisatawan.

”Pemasangan rambu itu perlu dikaji, karena segala rambu larangan yang berhak mengeluarkan dinas yang berwenang seperti Dishub dan DLLAJR. Mereka juga memasang plakat harga tarif jasa wisata, namun
sudah kami perintahkan untuk dilepas,” pungkasnya.

Dikatakan, pelaku pungli bisa dijerat Pasal 384 KUHP, ancaman 3 bulan penjara. Namun dalam penindakan terhadap 16 pelaku pungli Wisata Kaliadem, Polsek Cangkringan mengedepankan kearifan lokal. Selain dilakukan pembinaan, mereka juga diminta tidak melakukan aksi serupa.

Sementara itu Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Yuliyanto mengatakan, masyarakat jangan segan-segan untuk melaporkan jika merasa menjadi korban pungli. Menurut Yuliyanto, pungli merupakan pungutan yang tidak ada dasar hukumnya.

Lebih lanjut pernyataan Kabid Humas Polda DIY dan berita terkait pungli wisata, bisa dibaca di halaman Sosiolog UGM Prof Sunyoto Usman
mengungkapkan, besaran pungli biasanya cukup signifikan dan disertai paksaan, sehingga jelas melanggar aturan. Jika praktik pungli dibiarkan, pasti akan mencoreng citra pariwisata Kabupaten Sleman dan DIY, menyebabkan wisatawan enggan berkunjung. "Pemerintah harus hadir untuk membersihkan pungli ini," ujarnya.

Dijelaskan Prof Sunyoto, sebagai bentuk pelayanan prima dan untuk memberikan kepastian bagi wisatawan, maka tiket masuk destinasi wisata harus ditetapkan dalam jumlah tertentu. Supaya efektif, pembayaran sebaiknya dilakukan sekali, sehingga tidak perlu membayar pungutan lagi di objek wisata tersebut. "Termasuk biaya parkir sebaiknya sudah menjadi satu, sehingga bayarnya cukup sekali saja," katanya.

Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) Saktya Rini Hastuti menilai pungutan yang diberlakukan di obyek wisata Kaliadem tersebut memang terlalu besar nominalnya dan dasar aturannya tidak jelas. Wisatawan atau konsumen yang datang bisa terkaget-kaget jika seperti ini dan malah bikin kapok mereka, kecuali kalau memang di dalam banyak permainannya bisa diberlakukan biaya tambahan. "Sebenarnya di pungut tarif masuk itu tidak masalah untuk sebuah obyek wisata, tetapi nominal tiket masuk harus jelas dan pengunjung bisa menikmati obyek atau wahana apa saja nantinya. Hal itu harus terinformasikan jelas ke wisatawan sebelum mereka memutuskan untuk mengakses atau memasuki area wisata tersebut," papar Saktya Rini kepada KR, Rabu (13/11).

Saktya Rini menjelaskan salah satu hak konsumen dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen adalah hak atas informasi barang/jasa yang konsumen beli atau gunakan. Untuk itu, pihaknya meminta agar tidak lagi memberlakukan pungutan liar yang tidak jelas bagi konsumen. Dalam hal ini, Pemda setempat seharusnya bisa menjadi regulator dan pengawas.

"Pengelola obyek wisata juga perlu memperhatikan hak-hak konsumen wisata yaitu keamanan, kenyamanan, informasi jelas, harga rasional dan sebagainya. Semisal keamanan perlu ada standartnya, sehingga obyek wisata tidak berpeluang mencelakakan konsumen dan lain-lain," tambahnya. (Aha/Ayu/Dev/Ria)

BERITA REKOMENDASI