Pemkab Sleman Didesak Gelar Operasi Pasar

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Pemkab Sleman didesak untuk segera mengadakan operasi pasar. Hal itu untuk menstabilkan harga minyak goreng (migor) karena sekarang ini harga migor curah masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Agus Mas’udi mengemukakan, berdasarkan masukan dan informasi dari masyarakat dalam rapat koordinasi di kapanewon, harga migor curah di sejumlah pasar di Kapanewon Depok masih di atas HET yang ditentukan pemerintah. Harganya berkisar Rp 17.000 – Rp 19.000, bahkan di salah satu pasar ada dijual di atas Rp 20.000 perliter.

“Padahal, Kemendag sudah menetapkan aturan lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag ) No 11/2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah per 16 Maret 2022. Dalam aturan yang ditetapkan itu, HET sebesar Rp 14.000 perliter atau Rp 15.500 perkg,” ucap pria yang kerap dipanggil Gus Ud ini.

Menurut politisi PKS ini, masih tingginya harga minyak goreng curah ini bisa jadi disebabkan oleh ketersediaan minyak yang masih langka. Temuan ini tentunya mengejutkan masyarakat.

“Kemarin harga murah tapi langka, katanya sekarang harga mahal tapi barang ada. Faktanya harga mahal barang tetap langka,” ujarnya.

Dikatakan, seharusnya tidak boleh ada kelangkaan minyak bersubsidi ini karena menurut data dari Disperindag Kabupaten Sleman, ketersediaan minyak goreng ini cukup sampai lebaran. Mengutip data dari Disperindag, stok minyak goreng masih tersedia sejumlah 110.975 liter.

“Jumlah tersebut masih mencukupi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan lebaran karena diperkirakan kebutuhan masyarakat sekitar 109.000 liter,” katanya.

Untuk menyikapi hal ini, Pemkab Sleman harus cepat tanggap sebelum memasuki bulan puasa. Salah satu caranya dengan mengadakan operasi pasar untuk menstabilkan harga.

“Pemkab harus cekatan, segera turun ke lapangan, lakukan operasi pasar agar harga minyak goreng curah kembali stabil. Apalagi saat ini sudah mendekati bulan puasa. Hal ini agar dapat meringankan beban masyarakat,” desak ketua DPW PKS DIY ini. (Sni)

BERITA REKOMENDASI